Pasal 26

(1) Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

• perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
• perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
• perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemilik atau

pengurus perusahaan dengan cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab IV Undang- undang ini dan dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

(3) Kantor tempat pendaftaran perusahaan melakukan pengumuman atas hapusnya Daftar

Perusahaan.

(4) Cara-cara pengumuman ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.