Pasal 13

(1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :

• tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
• 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan

1. merek perusahaan;

• 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;

1. izin-izin usaha yang dimiliki;

• 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;

1. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;

• jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktip dan jumlah sekutu pasip;
• berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip;

1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1 ;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
4. alamat tempat tinggal yang tetap;
5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
6. tempat dan tanggal lahir; 177 1982, No. 7
7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;

• Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip;
• besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip; i 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;

1. tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;

• tanda tangan dari setiap sekutu. aktip yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan;

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:

• besarnya modal komanditer;
• banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
• besarnya modal yang ditempatkan;
• besarnya modal yang disetor.

(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang untuk itu.