Pasal 9

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

mengenai rahasia Bank seperti yang dimaksud Pasal 37 ayat (2)

Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan, maka dalam

perkara korupsi atas permintaan Jaksa Agung, Menteri Keuangan

dapat memberi ijin kepada Jaksa untuk minta keterangan kepada

Bank tentang keadaan keuangan dari tersangka.

(2) Dengan ijin Menteri Keuangan seperti tersebut dalam ayat (1),

Bank wajib memperlihatkan surat-surat Bank, dan memberikan

keterangan tentang keadaan keuangan dari tersangka.

(3) Ketentuan mengenai perincian tersebut dalam kedua ayat (1) dan(2)

diatas, harus diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

sejak tanggal penerimaan permintaan ijin itu oleh Menteri

Keuangan.