Pasal 8

(1) Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang,

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin,

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, paling

lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini

diundangkan.

(2) Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan

penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi

tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahun

sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana

pengadilan tinggi tata usaha negara terpenuhi.