Pasal 9

(1) Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

• pengaturan;
• pengendalian; dan
• pengawasan.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilakukan dengan:

• membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
• membuat kebijakan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan dengan:

• memberi . . .

• memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
• memberi bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan dengan:

• pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan
• penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Potensi

Pencarian dan Pertolongan diatur dalam Peraturan Pemerintah.