Pasal 54

(1) Pemerintah memberikan kemudahan akses terhadap

sarana yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa pembebasan dari:

• pengenaan . . .

• pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan
• tindakan karantina yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan oleh menteri terkait berdasarkan

permohonan dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.