Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.

4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.

5. Wilayah . . .

---

1. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah

wilayah potensial yang ditetapkan sebagai

pengembangan permukiman transmigrasi yang

terdiri atas beberapa satuan kawasan

pengembangan yang salah satu di antaranya

direncanakan untuk mewujudkan pusat

pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan

perkotaan baru sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah.

1. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi

potensial yang ditetapkan sebagai permukiman

transmigrasi untuk mendukung pusat

pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau

yang sedang berkembang sebagai kawasan

perkotaan baru sesuai dengan rencana tata

ruang wilayah.

1. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu

kawasan yang terdiri atas beberapa satuan

permukiman yang salah satu di antaranya

merupakan permukiman yang disiapkan

menjadi desa utama atau pusat kawasan

perkotaan baru.

1. Permukiman Transmigrasi adalah satu

kesatuan permukiman atau bagian dari satuan

permukiman yang diperuntukkan bagi tempat

tinggal dan tempat usaha transmigran.

1. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi

yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang

mengalami keterbatasan dalam mendapatkan

peluang kerja dan usaha.

1. Transmigrasi . . .

---

1. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan adalah

jenis transmigrasi yang dirancang oleh

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai

mitra usaha transmigran bagi penduduk yang

berpotensi berkembang untuk maju.

1. Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis

transmigrasi yang merupakan prakarsa

transmigran yang bersangkutan atas arahan,

layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah bagi penduduk yang telah

memiliki kemampuan.

1. Menteri adalah menteri yang bertanggung

jawab di bidang ketransmigrasian.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut: