Pasal 9

(1) Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi. (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian Kedua . . . Bagian Kedua Susunan Pemerintahan