Pasal 63

(1) Untuk kelangsungan berlakunya hak PVT, pemegang hak PVT wajib

membayar biaya tahunan.

(2) Untuk setiap pengajuan permohonan hak PVT, permintaan pemeriksaan,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

petikan Daftar Umum PVT, salinan dokumen PVT, pencatatan pengalihan hak PVT, pencatatan surat perjanjian lisensi, pencatatan Lisensi Wajib, serta lain-lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang ini wajib membayar biaya.

(3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran

biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.