Pasal 48

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh

pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT.

(2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan tata cara pembayarannya

ditetapkan Pengadilan Negeri.

(3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara

yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi PVT atau perjanjian lain yang sejenis.