Pasal 17

(1) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran TKO diatur

sebagai berikut:

• dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;
• bagi daerah yang memiliki uang kas dan/ atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dapat dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai;
• dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
• dapat dilakukan penundaan, pemotongan, dan/ atau penghentian, dalam hal daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TKO

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.