Pasal 23

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai

Perolehan Air Permukaan.

(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor- faktor berikut:

• jenis sumber air;

• lokasi sumber air;

• tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

• volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

• kualitas air;

• luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan

• tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.