Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi

dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;

1. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat

seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan

menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

1. Keamanan…

---

PRESIDEN

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional

yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta

terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat;

1. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau

kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan

nasional;

1. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan

penyelidikan;

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

1. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan;

1. Penyidik pegawai negeri sipil yang dapat disingkat PPNS adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan

undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam

lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

masing-masing;

1. Penyidik…

---

PRESIDEN

1. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas

penyidikan yang diatur dalam Undang-undang;

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

1. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;

2. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia.