UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan - JDIH BPK
SALINAN PRESIDE}I REPUBUK lrITX)tiIEstrA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHVN 2026 TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKER.IiTAN DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A, a. bafwl negara menjamin hak setiap war€a negara atas pekerjaln dan penghidupan yang - laya-k guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam ralgka melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 0ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19aS; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tu.iuan pcmbangunan nasional diperlukan perUaitan pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan memberikan kepastian dan petindungan kepi.da masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga i<erja yang berkeahlien, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global;- c. bahwa pelindungan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta peilakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; d. bahwa pcngaturan ketenagakerjaan diatur dalam 2 (dua| Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2A tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 trlntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga terbuka kemungkinan adanya materi atau substansi di antara kedua Undang-Undang tersebut tidak sinkron atau tidak harmonis; e. bahwa . . . SK No292834A
PRESIDEN REPUBLIK INDOI{ESIA
e. bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXII 2023 memberikan pertimbangan agar pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Ketena gakerjaan; Pasal 20, Pasal 21, Pasal27 ayatl2l, Pasal 28, Pasal 28D ayat (2l,, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (21, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Menetapkan Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG KETENAGAKER.JAAN. TENTANG PELINDUNGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ketenagakedaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dan/ atau pemberi kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 1 2 SK No292835A 3. Peke{a/Buruh. . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A -3 3. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Tenaga Kerja Sektor Informal adalah setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/ atau imbalan. 5. Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang perseorangEln atau keluarga, atau beberapia orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, serta tidak berbadan hukum. 6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau Pekerja/ Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 7. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 8. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negEua yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses pen5rusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penlrusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanEran program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan. SK No292836A 10. Informasi. . .
PRESIDEN REPUBUK INOONESI,A -4 10. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, serta nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan. 11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan/ atau kualifrkasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja atau berwirausaha. 12. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. 13. Pemagangan adalah bagran dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggaralan secara terpadu dengan praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan mentor, dalam rangka menguasai Kompetensi Kerja tertentu berdasarkan perjanjian pemagangan. 14. Produktivitas adalah sikap mental, etos kerja, dan kemampuan kerja untuk senantiasa melakukan perbaikan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dengan memanfaatkan Kompetensi Kerja, teknologi, dan inovasi guna menciptakan nilai tambah secara berkelanj utan. 15. Penempatan Tenaga Kerja adalah serangkaian kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, fasilitasi perantaraan kerja yang sistematis kepada pencari kerja dan Pemberi Kerja sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekedaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhannya. 16. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya menciptakan lapangan kerja baru dan/atau menambah lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat. 17. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. SK No292837A 19. Hubungan. . .
PRESIDEN REFUBUK INDONESIA -5 19. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pemberi Kerja dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 20. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan ke sej ahteraan Pekerja/ Buruh dan keluarganya. 22. l*mbaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atau unsur Pekerja/ Buruh. 23. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah dalam rangka menciptakan tatanan Hubungan Industrial yang bermartabat, harmonis, dinamis, dan berkeadilan. 24. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, tata tertib Perusahaan, serta hak dan kewajiban Pengusaha serta Pekerja/ Buruh. 25. Perjanjian Kerja Bersama adalah pedanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. SK No292838A 26. Perselisihan . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
- Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibat}an pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekeda/ Serikat Buruh hanya dalam 1 (satu) Perusahaan.
- Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/ atau oleh Serikat Pekerja/ Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
- Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau seb"san untuk menjalankan pekerjaan.
- Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu alasan tertentu yang mengakibatkan berakhimya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja.
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah seluruh aktivitas untuk mewujudkan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman dan sehat dalam upaya melindungi Pekerja/Buruh dan orang lain di tempat kerja baik fisik maupun mental.
- Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencErnaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
- Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Siang Hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.O0.
- 1 (satu) Hari adalah waktu selama 24 (dtua puluh empat) jam.
- 1(satu) ... SK No292839A
J PRESIDEN REFUBLIK INDONE$I,A -7 35. I (satu) Minggu adalah waktu selama 7 (tqiuh) hari kalender. 36. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundzrng-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 37. Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat fisik, mental, sosial, dan ekonomi Pekerja/ Buruh, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan Produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 38. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. 39. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 40. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 41. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. 42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. Pasal 2 Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku lagr setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah dan/ atau imbalan dalam bentuk lain pada seluruh bidang pekerjaan dari Pemberi Kerja. SK No292840A BABII ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
BAB II I.,ANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Pasal 3 Pembangunan Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 4 Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas: a. asasnondiskriminasi; b. asas pemerataan; c. asas usaha bersama dan kekeluargaan; d. asas manfaat; e. asas keterbukaan; f. asas kebebasan untuk memilih pekerjaan; g. asas keterpaduan; h. asas kepastian hukum; dan i. asas keadilan. Pasal 5 Pembangunan Ketenagakerjaan bertqiuan untuk: a. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi; b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. memberikan pelindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesej ahteraan; dan d. meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya. BAB III KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA Pasal 6 Setiap Tenaga Kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. SK No29284lA Pasal 7. . .
PRESIDEN REPUBUK INOONESI,A
Pasal 7 (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pemberi Kerja. (21 Pemberi Kerja yang tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Pekerja/Buruh dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. peringatantertulis; b. dendaadministratif; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/ atau d. pencabutan peizinan berusaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB IV PERENCANAAN TENAGA KER.'A DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN Pasal 8 (1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, Pemerintah Pusat menetapkan kebilakan dan menyusun Perencanaan Tenaga Kerja. (21 Perencanaan Tenaga Kerja meliputi: a. Perencanaan Tenaga Kerja makro; dan b. Perencanaan Tenaga Kerja mikro. (3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 9 (1) Perencanaan Tenaga Kerja disusun atas dasar Informasi Ketenagaked aan paling sedikit memuat: a. penduduk dan Tenaga Kerja; b. kebutuhan Tenaga Kerja dan kesempatan kerja; c. Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja; d. Produktivitas Tenaga Kerja; e. Hubunganlndustrial; SK No292842A f. K3
PRESIDEN REPUBLIK INDOT{ESIA
f. K3; g. pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerja; dan h. jaminan sosial. (21 Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak terkait melalui integrasi dan/ atau interoperabilitas data dengan sistem Informasi Ketenagakerjaan. (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memublikasikan Informasi Ketenagakerjaan melalui media yang mudah diakses oleh setiap orang. (4) Masyarakat mengakses data yang bersifat terbuka pada sistem Informasi Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V PENINGKATAN PRODUKTIVITAS Pasal 1O Peningkatan Produktivitas diselenggarakan untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing, memperkuat keberlanjutan usaha, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pekerjaan, meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan masyarakat, serta mendukung peningkatan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pasal 11 (1) Menteri menetapkan kebljakan dan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. (2) Kebljakan dan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas, indikator kinerja, pembagian peran, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi. (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengintegrasikan strategi nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dalam perencanaan pembangunan. SK No292843A Pasal 12...
PRESIDEN REFUBUK INDONESIA
Pasal 12 (1) Pemerintah, Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, dan/ atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung jawab dalam peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja secElra berkelanjutan. l2l Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan melalui: a. peningkatan Kompetensi Kerja Pekerja/Buruh; b. penerapan K3; c. penerapan teknologi dan inovasi; d. peningkatan efisiensi dan kualitas proses produksi; e. penguatan sistem manajemen dan organisasi kerja; f. pengembangan budaya Produktivitas; danlatau g. penguatan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. (3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bagian dari Perjanjian Kerja Bersama antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. (4) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dilaksanakan dengan memperhatikan peningkatan Kesejahteraan Pekerja/Buruh, keberlanjutan usaha, dan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Pasal 13 (1) Penguatan koordinasi dan penjaminan keterpaduan pelaksanaan kebijakan peningkatan Produktivitas nasional dilaksanakan oleh lembaga Produktivitas Nasional. (21 kmbaga Produktivitas Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan Produktivitas, baik yang bersifat lintas sektor maupun daerah. Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan Produktivitas Tenaga Keda dan Lembaga Produktivitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No292844A BABVI ...
-t2- BAB VI PELATIHAN KERJA DAN PEMAGANGAN Bagian Kesatu Umum (U Pasal 15 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pelatihan Kerja dan Pemagangan. Pembinaan Pelatihan Kerja dan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke arah peningkatan t2l relevansi, kualitas, dan elisiensi Pelatihan Kerja dan Pemagangan. Bagran Kedua Pelatihan Kerja Pasal 16 (1) Pelatihan Kerja dan diarahkan untuk dan mengembangkan Kerja guna Produktivitas, dan kesejahteraan. (21 Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. pencari kerja yang membutuhkan bekal Kompetensi Kerja; b. Pekerja/Buruh yang akan meningkatkan Kompetensi Kerja; dan/atau c. Pekerja/Buruh yang akan melakukan alih Kompetensi Kerja. (3) Pendanaan untuk Pelatihan Kerja dapat berasal dari angg€rran pendapatan dan belanja negara yang merupakan bagran dari anggaran pendidikan, anggar€rn pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Ketentuan mengenai pengalokasian dan penggunaan dana Pelatihan Kerja untuk program Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No292845A Pasal 17.. .
PRESIDE]f REPUBUK INDONES]A
Pasal 17 (1) Pelatihan Kerja dilaksanalan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja. (21 Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan program Pelatihan Kerja yang mengacu pada standar Kompetensi Kerja. (3) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang. (41 Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 18 (1) Pencari kerja dan Pekerja/Buruh berhak untuk memperoleh, meningkatkan, dan/atau mengembangkan Kompetensi Kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui Pelatihan Kerja. (21 Pencari kerja dan Pekerja/Buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pelatihan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 19 (1) Pemberi Kerja bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja Pekerja/ Buruh melalui Pelatihan Kerja. (21 Peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi Pemberi Keda yang memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan Pemberi Kerja yang diwajibkan untuk melakukan peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja Pekerja/Buruh diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 20 (1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh: a. lembaga Pelatihan Kerja pemerintah; b. lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau c. lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan. (21 Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. SK No292846A (3) Lembaga. . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A -t4- (3) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 21 (1) kmbaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. (21 Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi: a. Pekeda/Buruh pada Perusahaan yang bersangkutan; b. Pekeda/Buruh pada anak Perusahaan yang bersangkutan; c. Pekerja/Buruh pada Perusahaan mitra atau jejaring; dan/atau d. masyarakat umum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan. PasaJ22 Pelaksanaan Pelatihan Kerja di tempat kerja oleh lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf b atau lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan dengan ketentuan: a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha; b. dilaksanakan secara luring dan/ atau daring; c. Pelatihan Kerja dilaksanakan paling lama 6 (enam) jam dalam I (satu) Hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam I (satu) Minggu; d. waktu pelalsanaan Pelatihan Kerja pada Siang Hari; e. tidak memberikan target produksi barang atau jasa saat Pelatihan Kerja; f. proporsi Pelatihan Kerja terdiri atas paling sedikit 600/o (enam puluh persen) latihan kerja dan 4Oo/o (empat puluh persen) teori; dan g. dilatih oleh instruktur Pelatihan Keda. SK No292847A Pasal 23. . .
PRESIDEN REFUBLIK INDONESI,A
Pasal 23 (1) Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementara sebegian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan perizinan berusaha. (21 kmbaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa l22, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Pelatihan Kerja; dan/atau c. pencabutan tanda daftar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 24 (1) Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan penyertaan modal dalam negeri wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan penyertaan modal asing wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penzinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) harus memenuhi norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 25 Penyelenggara Pelatihan Keda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) wajib memenuhi persyaratan: a. tersedianya tenaga kepelatihan yang tersertilikasi; b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat Pelatihan Kerja; SK No292848A c. tersedianya . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
c. tersedianya sarana dan prasarana Pelatihan Kerja; dan d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Kerja. Pasal 26 kmbaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 27 (1) Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yang telah memperoleh izin serta lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi. l2l Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja lembaga akreditasi, serta tata cara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja jika dalam pelaksanaannya: a. tidak sesuai dengan arah pelaksanaan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1); dan/ atau b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (21 Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan dan saran perbaikan. (3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. SK No292849A (4) Penghentian . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A -t7- (4) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan Pelatihan Kerja hanya dikenai terhadap program Pelatihan Kerja yang tidak memenuhi arah pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan persyaratan sebagaimana dima}sud dalam Pasal 25. (5) Bagi penyelenggara Pelatihan Kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi penghentian program Pelatihan Kerja. (6) Penyelenggara Pelatihan Kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program Pelatihan Kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha atau pembatalan pendaftaran penyelenggara Pelatihan Keda. (71 Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan perizinan berusaha, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri' Pasal 29 (1) Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan Kompetensi Kerja setelah mengikuti Pelatihan Kerja yang diselenggarakan lembaga Pelatihan Kerja pemerintah, lembaga Pelatihan Keda swasta, atau pelatihan di tempat kerja. (21 Pengakuan Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi Kompetensi Kerja. (3) Sertilikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat pula diikuti oleh Tenaga Kerja yang telah berpengalaman. Pasal 3O (1) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (21 Keanggotaan lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota paling sedikit 5 (lima) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. SK No292850A (3) Untuk. . .
PRESIDEN REFUBUK INDOT{ESIA
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), lembaga nonstruktural menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja; b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi Kompetensi Kerja nasional; c. pengembangan pengakuan sertilikasi Kompetensi Kerja nasional dan internasional; dan d. pelaksanaan fungsi lainnya. (4) lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan khusus yang menangani bidang Ketenagakerjaan. Pasal 31 Lembaga nonstruktural dalam melaksanakan sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, dan pembiayaan lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 33 Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan ragam disabilitas serta kemampuan Tenaga Kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan. Pasal 34 (1) Untuk mendukung peningkatan Pelatihan Kerja dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, dikembangkan 1 (satu) sistem Pelatihan Kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan Pelatihan Kerja di semua bidang dan/ atau sektor. (21 Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem Pelatihan Kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No29285lA BagianKetiga...
PRESIDEN REFUBUK INDONESTA 19 Bagian Ketiga Pemagangan Paragraf 1 Umum Pasal 35 Pemagangan dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Pelatihan Kerja, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pasal 36 Pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja. Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta Pemagangan yang tidak berstatus sebagai Pekerja/Buruh di Perusahaan penyelenggara Pemagangan. Pemagangan dilaksanakan untuk melatih pencari kerja agar memiliki Kompetensi Kerja tertentu. Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Hubungan Kerja. Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. lembaga Pelatihan Kerja; atau b. pemerintah dengan skema program Pemagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dan lembaga Pelatihan Kerja swasta. (1) (21 (3) (4) (s) (6) Paragraf 2 Pemagangan di Dalam Wilayah Indonesia Pasal 37 (U Dalam melaksanakan Pemagangan: a. lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a harus bekerja sama dengan Perusahaan; dan SK No292852A b. pemerintah . . .
PRESIDEN REPUBIJK INDONESIA
b. pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b harus bekerja sErma dengan Perusahaan dan/ atau instansi pemerintah. (21 Dalam melaksanakan Pemagangan, Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetqiuan pelaksanaan Pemagangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (4) Peserta Pemagangan melakukan perjanjian Pemagangan dengan penyelenggara Pemagangan yang dibuat secara tertulis. (5) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta Pemagangan dan penyelenggara Pemagangan. (6) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak paling sedikit: a. memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum Pemagangan; b. memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti Pemagangan; c. memperoleh uang saku; d. diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelalaan kerja dan jaminan kematian; dan e. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan. (71 Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk: a. menaati perjanjian Pemagangan; b. mengikuti program Pemagangan sampai selesai; c. menaati tata tertib yang berlaku di tempat penyelenggaraan Pemagangan; dan d. menjaga nama baik penyelenggara Pemagangan. (8) Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk: a. memanfaatkan hasil kegiatan Pemagangan; b. memberlakukan tata tertib Pemagangan; dan c. menilai capaian Kompetensi Kerja peserta Pemagangan. (9) Penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban untuk: a. membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program Pemagangan; b. memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan perjanjian Pemagangan; c. menyediakan fasilitas K3; SK No292853A d. memberikan . . .
PRES!DEN REFUBL|K INDONESTA -2t- d. memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan; e. mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam progr€rm jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; f. mengevaluasi peserta Pemagangan; dan g. memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan. (10) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi Pekerja/Buruh Perusahaan yang bersangkutan. Pasal 38 Pemagangan harus dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit: a. jangka waktu Pemagangan paling lama 6 (enam) bulan; b. durasi Pemagangan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu; dan c. prinsip proporsionalitas Pemagangan antara latihan kerja dan teori ditentukan dalam perjanjian Pemagangan. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemagangan di datam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia Pasal 40 (1) Pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan tata cara penyelenggaraan Pemagangan, hak dan kewajiban peserta Pemagangan, serta hak dan kewajiban penyelenggara Pemagangan untuk Pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No292854A Pasal 41 ...
PREstIDEN REFUBUK INOOT{ESI,A
Pasal 41 (1) Penyelenggaraan Pemagangan di luar wilayah Indonesia harus: a. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia; b. berorientasi pada penguasaan Kompetensi Kerja yang lebih tinggi; dan c. menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta Pemagangan, termasuk dalam melaksanakan ibadahnya. (21 Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan. Pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksElnaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VII PENEMPATAN TENAGA KERJA Pasal 42 Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatlan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 43 Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas: a. Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri; dan b. Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri. Pasal 44 Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri. Pasal 45 (1) Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri dilaksanakan berdasarkan: a. asas keadilan; SK No292855A b.objektivitas...
PRESIDEN REFUBLIK INDONESI,A
b. objektivitas; c. transparansi; d. nondiskriminasi; e. kesetaraan gender; dan f. pelindungan disabilitas, kelompok rentan, serta kelompok masyarakat di daerah tertinggal, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan pelindungan hukum. (21 Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pasal 46 (1) Pemberi Keda yang memerlukan Tenaga Kerja di dalam negeri dapat merekrut sendiri Tenaga Kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Kerja. (21 Pemberi Kerja dan pelaksana Penempatan Tenaga Ke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang telah terisi kepada Kementerian. (3) Pencari kerja dapat melamar langsung kepada Pemberi Kerja dan/atau melalui pelaksana Penempatan Tenaga Kerja. (41 Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelindungan sejak rekrutmen sampai Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi: a. pemberian informasi lowongan pekerjaan secara jelas dan benar; b. pemberian kebebasan Tenaga Kerja dalam memilih pekerjaan sesuai dengan minat; c. Penempatan Tenaga Kerja dilakukan berdasarkan Kompetensi Kerja yang dimiliki oleh Tenaga Kerja; d. penempatan pada pekedaan yang sesuai dengan Perjanjian Kerja; e. perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; f. pencegahan tindak pidana perdagangan orang; C. pencegahan penipuan dan pemalsuan dokumen; h. pencegahandiskriminasi; SK No292856A i. pembebanan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
i. pembebanan biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. Penempatan Tenaga Kerja pada pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Setiap pelaksana Penempatan Tenaga Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. (6) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Kementerian dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaiman4 dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (8) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan Tenaga Kerja wajib memberikan pelindungan yang mencakup: a. data pribadi; b. K3; c. pencegahan pemerasan dan/ atau penipuan; d. pencegahan kekerasan dan/ atau diskriminasi; e. pencegahanperundungan; f. pengelolaan beban keda; g. pelayanan konseling; dan h. mekanisme pengaduan internal yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja. (9) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f sampai dengan huruf h, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. SK No 32905 A (10) Ketentuan . . .
PRESIDEN REFUBUK lNDoIilES[A
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenEran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 47 (1) Penempatan Tenaga Kerja oleh pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. (21 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu dalam 1 (satu) sistem Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi unsur: a. pencari kerja; b. lowongan pekerjaan; c. sistem informasi pasar kerja; d. mekanismeantarkerja; e. kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja; dan f. sumber daya manusia Penempatan Tenaga Kerja. (3) Unsur-unsur sistem Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditqjukan untuk terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja. Pasal 48 (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas: a. Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan; b. lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta; dan c. bursa kerja khusus. (21 Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. (3) Bursa kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c wajib memperoleh tanda daftar yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. (4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. SK No292858A Pasal 49...
PRESIDEN REFUBUK INDoNEStiA
Pasal 49 Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (21 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko. Pasal 5O (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang: a. memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada Tenoga Kerja; dan/atau b. menahan ijazah danlatau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja. (21 Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dapat memungut biaya Penempatan Tenaga Kerja hanya dari pengguna Tenaga Kerja dan dari Tenaga Kerja golongan dan jabatan tertentu. Pasal 51 Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagai pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dilarang melakukan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja dan memungut biaya penempatan kepada pencari kerja. Pasal 52 (1) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang memungut biaya penempatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau menahan ijazal: dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. dendaadministratif; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/ atau d. pencabutan perizinan berusaha. SK No292859A (2) Bursa...
PRESIDEN REFUBUK INDONESI,A
(21 Bursa kerja khusus yang memungut biaya penempatan dan/ atau menahan rjaz,ah danlatan dokumen pribadi milik pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O ayat (l), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. dendaadministratif; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/ atau d. pencabutan tanda daftar. Pasal 53 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VIII PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Pasal 54 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengupayakan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja. l2l Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat bersama-sama mengupayakan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja. (3) Segala kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan Perluasan Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja. (4) Dunia usaha dan lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan, membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja. Pasal 55 (l) Perluasan Kesempatan Kerja di luar Hubungan Keda dilaksanakan melalui penciptaan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi tepat guna. SK No292860A (2) Perluasan . . .
PRESIOEN REFUBLIK INDOT{ESI,A
(21 Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola pembentukan dan pembinaan kewirausahaan bagr Tenaga Kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, pengembangan teknologi tepat gutra, pendayagunaan tenaga pendamping, dan/ atau pola lain. Pasal 56 (l) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan kewenangannya. (21 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan keb[iakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan masyarakat. (3) Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk forum koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pasal 57 Ketentuan mengenai Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB IX TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL Pasal 58 (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Sektor Informal wajib memberikan Upah dan/ atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan. (21 Pemberian Upah dan/atau imbalan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempertimbangkan: a. waktu kerja; b. risiko pekerjaan; dan c. biaya operasional yang ditanggung oleh Tenaga Kerja Sektor Informal. Pasal 59 (1) Dalam hal terjadi perselisihan atas kesepakatan antara Tenaga Kerja Sektor Informal dengan Pemberi Kerja, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. SK No29285lA (2) Dalam . . .
PRESIDE]{ REPUEUK INDOI{ES]A
(21 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan negeri. Pasal 6O (1) Tenaga Kerja Sektor Informal berhak memperoleh jaminan sosial. (21 Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 61 (1) Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang masuk dalam kategori rentan berhak memperoleh jaminan sosial melalui bantuan iuran. (21 Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. (3) Jaminan sosial yang diperoleh Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. jaminan kecelakaan kerja; dan b. jaminan kematian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB X PENGGUNAAN TENAGA KER.IA ASING Pasal 62 (1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki: a. rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri; dan b. pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Menteri. l2l Pemberi Kerja orang perseorangan dilarang mempekerj akan Tenaga Kerja Asing. SK No292862A (3) Pemberi . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dilarang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dalam pengelolaan urusan personalia atau sumber daya manusia. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; b. Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu; dan/ atau c. Tenaga Kerja Asing yang masih terikat dalam perkawinan yang sah selama paling singkat 5 (lima) tahun dengan warga negara Indonesia. (5) Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. (6) Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja warga negara Indonesia. l7l Dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja warga negara Indonesia. (8) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 63 (1) Tenaga Kerja Asing yang merupakan anak dari perkawinan yang sah antara warga negara asing dan warga negara Indonesia dapat dipekerjakan di Indonesia, dengan rencana dan pengesahan khusus tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. (21 Ketentuan mengenai rencana dan pengesahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. SK No292863A Pasal 64...
PRESIDEN REPUBLIK INDOT{ESI,A
Pasal 64 Pemberi Kerja yang: a. tidak memiliki rencana dan pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); atau b. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dalam pengelolaan urusan personalia atau sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (31, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. dendaadministratif; c. penghentian sementara sebagran atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. Pasal 65 (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib: a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bersedia mempelajari bahasa Indonesia untuk pekerjaan alih teknologi dan alih keahlian; b. menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing; c. melaksanakan pendidikan, Pelatihan Kerja, dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; d. memberikan Upah dengan memperhatikan prinsip keadilan dan nondiskriminasi sesuai dengan kompetensi, kedudukan, atau jabatan; dan e. memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah Hubungan Ke{a berakhir. l2l Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengikutsertakan Tenaga Kerja warga negara Indonesia selain tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan tertentu. SK No 29286,4 A Pasal 66. . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESiA
Pasal 66 Pemberi Kerja yang: a. tidak menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b; atau b. tidak melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara sebagran atau seluruh kegiatan usaha. Pasal 67 (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia b^gi Tenaga Kerja Asing. (21 Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia. (3) Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 tidak berlaku bagi: a. jabatan direksi dan komisaris; b. jabatan kepala kantor perwakilan; c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan d. Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara. (4) Pelaksanaan pemberian pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada Tenaga Kerja Asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 Pemberi Kerja yang tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b.denda... SK No292865A
PRESIDEN REPUBL|K INDONESTA
b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. Pasal 69 Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a wajib mempelajari bahasa Indonesia. Pasal 70 (l) Pemberi Kerja wajib membayar dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya. (21 Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dima}sud pada ayat (1) tidak berlaku bag,: a. instansipemerintah; b. perwakilan negara asing; c. badaninternasional; d. lembaga sosial; e. lembaga keagamaan; f. jabatan tertentu pada lembaga pendidikan; dan g. Tenaga KerjaAsing yang:
- masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia; dan/ atau
- merupakan anak dari perkawinan yang sah antara Tenaga Kerja Asing dan warga negara Indonesia. (3) Besaran dan penggunaan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing. l2l Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasd72 Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah. SK No292866A BABXI...
PRESIDEN REFUBLIK INDONESI,A
BAB xI HUBUNGAN KERJA Bagran Kesatu Umum Pasal 73 Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh. Pasal T4
- Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 2l Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 75 (1) Perjanjian Kerja dibuat atas dasar: a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan p€raturan perundang-undangan. (21 Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibatalkan. (3) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal demi hukum. Pasal 76 Segala hal dan/ atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan Perjanjian Keda dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja. SK No292867A PasalTT ...
PRESIDEN REFUBLIK INDOilESI,A
Pasal77 (1) Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis paling sedikit memuat: a. nama, alamat Pemberi Kerja, dan jenis usaha; b. nama, jenis kelamin, usia, dan alamat Pekerja/Buruh; c. jabatan atau jenis pekerjaan; d. tempat pekerjaan; e. besarnya Upah dan cara pembayarannya; f. syarat-syarat keda yang memuat hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Pekeda/Buruh; g. mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja; h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat; dan i. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja. (21 Ketentuan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e dan huruf f, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, dan/ atau ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. (4) Pemberi Kerja wajib memberikan 1 (satu) rangkap Pedanjian Kerja kepada Pekerja/Buruh dan menyimpan 1 (satu) rangkap lainnya. Pasal 78 (1) Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/ Buruh; dan/ atau b. menahan ijazah dan/ atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja. l2l Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum untuk ijazah dan/ atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yhng dibiayai oleh Pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja tertulis. Pasal 79 (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan . . . SK No292868A
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembatasan kegiatan usaha. l2l Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja untuk mengembalikan ijaz.ah dan/atau dokumen pribadi kepada Pekerja/Buruh. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 8O (1) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. l2l Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Pasal 81 (1) Perjanjian Kerja berakhir apabila: a. Pekerja/ Buruh meninggal dunia; b. berakhirnyajangka waktu Perjanjian Kerja; c. selesainya suatu peke{aan tertentu; d. ada kesepalatan pengakhiran Hubungan Kerja melalui perjanjian bersama; e. adanya putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau f. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja. (21 Perjanjian Kerja tidak berakhir karena meninggalnya Pemberi Kerja atau beralihnya hak atas Perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. (3) Dalam hal terjadi pengalihan Perusahaan, hak-hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, kecuali ditentukan tain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak Pekerja/Buruh. (4) Dalam hal Pemberi Kerja orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris Pemberi Kerja dapat mengakhiri Perjanjian Kerja setelah berunding dengan Pekerja/Buruh. SK No292869A (5) Berakhirnya...
PRESIDEN REFUBLIK INOONESI,A
(5) Berakhimya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Dalam hal Pekerja/ Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Bagian Kedua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 82 (1) Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. (21 Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lama2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Pemberi Kerja yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja waktu tertentu wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan mengenai rencana perpanjangan tersebut paling lambat 7 (tqjuh) hari sebelum Perjanjian Kerja waktu tertentu berakhir. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. (1) Pasal 83 Perjanjian Kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku Pe{anjian Kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 84..' SK No292870A (21
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
Pasal 84 (1) Pemberi Kerja yang membuat Perjanjian Kerja waktu tertentu secara tertulis dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. dendaadministratif. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenEran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 85 Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat secara tertulis demi hukum menjadi Perjanjian Keda waktu tidak tertentu. Pasal 86 (1) Perjanjian Kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (21 Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Pasal 87 (1) Perjanjian Kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waltu yang tidak terlalu lama dan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (21; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. (2) Perjanjian . . . SK No292871A
PRESIDEN REFUBUK IND()NESIA
(21 Perjanjian Kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) Pemberi Kerja wajib mencatatkan Perjanjian Kerja waktu tertentu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Kerja waktu tertentu ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. (4) Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh Pekerja/ Buruh dan pengawas Ketenagakerjaan. (5) Perjanjian Kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu. (6) Dalam hal demi hukum menjadi Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pekerja/Buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat: a. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidaf< mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan b. telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 88 (1) Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemberi Kerja wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh. (21 Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/ Buruh sesuai dengan masa kerja Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. SK No292872A Pasal 89...
PRESIDEN REI'UBUK INDONESI,A
Pasal 89 (1) Pemberi Kerja yang tidak memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/ Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 90 Apabila salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu atau berakhirnya Hubungan Kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), pihak yang mengakhiri Hubungan Kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar Upah Pekerja/Buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja. Pasal 91 Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Pasal 9O diatur dalam Peraturan Pemerintah. waktu sampai tertentu dengan Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Pasal 92 (1) Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. (21 Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja wajib minimal: a. membayar Upah paling sedikit 75% (tqiuh puluh lima persen) dari besaran Upah yang berlaku pada jabatan di Perusahaan tersebut dan tidak di bawah Upah minimum; b. memberikan jaminan sosial; dan SK No292873A c. memenuhi . . .
PRESIDEN REFUBUK INDONESI,A -4t- c. memenuhi hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberi Kerja wajib mengangkat Pekerja/Buruh yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pekeda/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu. (4) Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu atau surat pengangkatan tertulis. (5) Dalam hat syarat masa percobaan keda tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu atau surat pengangkatan tertulis, masa percobaan kerja dianggap tidak ada. (6) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja. (1) Pasal 93 Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, Pemberi Kerja wajib membuat surat pengangkatan tertulis bagi Pekerja/ Buruh. Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pekeda/Buruh; b. tanggal mulai bekerja; c. jenis pekerjaan; d. besarnyaUpah; dan e. nama dan tanda tangan Pengusaha. (2t (3) Pasal 94 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak membuat surat pengangkatan tertulis bagi Pekerja/Buruh dalam hal Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembatasan kegiatan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. SK No292874A BagianKeempat...
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
Bagian Keempat Alih Daya Pasal 95 (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. (21 Jenis dan bidang pekerjaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi: a. usaha pelayanan kebersihan; b. usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh; c. usaha tenaga pengaman atau satuan pengamElnan; dan d. usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh. Pasal 96 (1) Selain kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Perusahaan milik negara atau swasta di sektor pertambangan dan/ atau perminyakan dapat menggunakan alih daya hanya untuk usaha jasa penunjang di bidang pertambangan dan perminyakan. (21 Penggunaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan melalui anak Perusahaan dari Perusahaan milik negara atau swasta tersebut yang berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Pasal 97 (1) Perusahaan badan usaha milik negara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekedaan kepada Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya' (21 Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merupakan anak Perusahaan dari badan usaha milik negara tersebut yang berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas. (3) Jenis dan bidang pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus merupakan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama Perusahaan. SK No292875A (4) Ketentuan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pekerjaan alih daya untuk jenis kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 98 (1) Dalam hal Pekerja/Buruh dari Perusahaan alih daya digunakan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, demi hukum status Hubungan Kerja antara Pekerj a/ Buruh dan Perusahaan alih daya beralih menjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan pemberi pekerjaan. (21 Dalam hal Perusahaan pemberi pekedaan tidak melaksanakan peralihan status Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan, Pekerja/Buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat: a. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan b. telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 99 (1) Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis, baik Perjanjian Kerja waktu tertentu maupun Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu. (21 Syarat-syarat kerja, peningkatan kompetensi Pekerja/Buruh, pelindungan, Upah, jaminan sosial dan kesejahteraan, serta proses penyelesaian perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya. SK No292876A (3) Dalam . . .
PRESIOEN REFUBLIK TNOONESIA
(3) Dalam hal Perusahaan alih daya mempekerjakan Peke{a/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kerja waktu tertentu tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. (4) Dalam hal terjadi pergantian Perusahaan alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa kerja Pekerja/Buruh pada Perusahaan alih daya sebelumnya diperhitungkan secara kumulatif dengan masa kerja pada Perusahaan alih daya pengganti untuk penghitungan batas waktu Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), sepanjang objek pekerj aannya tetap sama. (5) Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Perusahaan alih daya wajib menyusun struktur dan skala Upah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan Produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. (71 Perusahaan alih daya dilarang memotong atau mengurangi hak normatif Pekerja/Buruh alih daya yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian Kerja. (8) Perizrnan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 100 Perusahaan alih daya yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No292877A Pasal 101 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai alih daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 1O0 diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB XII HUBUNGAN PEKERJAAN TERTENTU Pasal 102 (1) Hubungan pekerjaan tertentu memiliki karakteristik yang bersifat fleksibel berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. (21 Hubungan pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. perjanjian kemitraan; atau b. perjanjian lainnya untuk melaksanakan pekerjaan. (3) Pihak yang melaksanakan hubungan pekerjaan tertentu berhak atas penghasilan yang layak, pelindungan K3 dan jaminan sosial, dan hak-hak lain yang diatur dalam kesepakatan. (4) Hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a termasuk pekerjaan yang menggunakan platform digital. Pasal 1O3 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 ayat (2) huruf a diatur dengan Undang-Undang. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 ayat (21 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri. SK No292878A BABXIII ..,
PRESIDEiI REPUBUK INDONESI,A
BAB XIII PELINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESE.IAHTERAAN Bagian Kesatu Pelindungan Paragraf 1 Penyandang Disabilitas Pasal 104 (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas wajib memberikan pelindungan sesuai dengan jenis dan ragam disabilitas. (21 Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1O5 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2o/o ldua persen) dari jumlah Pekerja/Buruh. (21 Perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit lo/o (satu persen) dari jumlah Pekerja/Buruh. Paragral 2 Anak Pasal 106 Pemberi Kerja dilarang mempekerjakan Anak. Pasal 107 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat dikecualikan lagi Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak berusia antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak membahayakan keselamatan, tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial, serta moral Anak. SK No292879A (2) Pemberi . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
(21 Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali; b. membuat Pedanjian Kerja antara Pemberi Kerja dengan orang tua atau wali; c. memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga)jam dalam 1 (satu) Hari; d. memberikan pekerjaan yang dilakukan pada Siang Hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. menjamin K3; f. memiliki Hubungan Kerja yang jelas; dan g. memberikan Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha keluarganya. (41 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadi eksploitasi pada Anak yang bekerja. (1) Pasal 1O8 Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagran dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berusia 14 (empat belas) tahun. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. diberi pelindungan K3. t2l (3) (1) Pasal 1O9 Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. memberikan akses kepada orang tua atau wali untuk melakukan pengawasan secara langsung; b. memenuhi waktu ke{a paling lama 3 (tiga)jam dalam 1 (satu) Hari dan 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) Minggu; dan SK No292880A (2t c. menJamrn . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDOilEST,A
c. menjamin kondisi dan lingkungan keda yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. (3) Ketentuan mengenai Anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 110 Dalam hal Anak dipekerjakan bersama-sama dengan Pekerja/Buruh yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja Pekerja/Buruh yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas. Pasal 1l 1 Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 112 (1) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan/atau melibatkan Anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekedaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan pornografr, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, menawarkan atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau d. semua pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak. Setiap Perusahaan skala menengah dan skala besar wajib memastikan dan mengaudit agar seluruh rantai pasok produksi dan distribusi usahanya bebas dari keterlibatan Anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (21 SK No292881A (3) (4) Ketentuan . . .
PRESIDEN REFUBUK INDONESI,A 49 (4) Ketentuan mengenai pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 113 (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan Anak yang bekerja di sektor informal. (21 Ketentuan mengenai upaya penElnggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Paragraf 3 Perempuan Pasal 114 (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan wajib: a. memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Pekerja/Buruh perempuan dalam hal pengembangan karier; b. menyediakan ruang dan fasilitas laktasi serta kesempatan menyusui selama waktu kerja; c. menetapkan dan menerapkan keb[jakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual di tempat kerja; dan d. memberikan pemeriksaan kesehatan reproduksi berkala untuk sektor berisiko. (21 Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan dilarang: a. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan berusia 15 (lima belas) sampai dengan di bawah 18 (delapan belas) tahun antara pukul 21.00 sampai dengan pukul O7.O0; b. melakukan pembatasan, pembedaan perlakuan, atau tindakan yang mengurangi hak Pekerja/Buruh perempuan karena status perkawinan, kehamilan, persalinan, keguguran, atau kegiatan menyusui; SK No292882A c. mempekerjakan . . .
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
c. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil pada pekerjaan berisiko tinggi atau membahayakan kehamilannya dengan melampirkan surat keterangan medis; dan d. mempeke{akan Pekerja/Buruh perempuan hamil untuk kerja malam pukul 23.0O sampai dengan pukul 07.00. (3) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: a. memberikan makanan dan minuman bergtrzi; b. menyediakan angkutan antar-jemput; dan c. menjaga keamanan dan keselamatan selama di tempat kerja. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 4 waktu Kerja Pasal 115 (1) Setiap Pemberi Kerja wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (21 Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 7 (tqjuh) jam dalam 1 (satu) Hari dan 4O (empat puluh)jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu; atau b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu. (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak berlaku lagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. SK No292883A Pasal 116.. .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 116 (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital; dan c. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu. (21 Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (21 wajib membayar Upah kerja lembur, dengan ketentuan: a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah dalam I (satu) jam. (3) Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus tujuh puluh tiga). (41 Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 117 (1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja yang tidak memenuhi syarat: a. ada persetujuan Peke{a/Buruh yang bersangkutan; b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/ atau melalui media digital; atau c. waltu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam I (satu) Hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. dendaadministratif; c. pembatasan kegiatan usaha; dan/ atau d. pencabutan perizinan berusaha. SK No292884A (2) Ketentuan...
PRESIDEIiI REFUBLIK INDONESI,A
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 118 (1) Pemberi Kerja wajib memberi: a. waktu istirahat; dan b. cuti. (21 Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi: a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; b. istirahat mingguan I (satu) Hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu; dan c. istirahat panjang diberikan selama 3O (tiga puluh) hari kalender setelah Pekerja/ Buruh bekerja secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun atau kelipatannya. (3) Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak atas Upah dan manfaat lainnya. (4) Pekerja/Buruh yang mengambil istirahat panjang sslagaiman4 dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diberikan kepada Pekeda/Buruh, yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus. (6) Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh. l7l Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. SK No292885A Pasal 119. ..
REPUBLIK TNDOI{ESI,A
Pasal 119 Pemberi Kerja wajib memberikan kesempatan kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Pasal 120 (1) Pekerja/Buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada Pemberi Kerja, tidak wajib bekerja paling lama 2 (dua) hari pada masa haid. (21 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 121 (1) Pemberi Kerja wajib memberikan cuti melahirkan bagi Pekerja/Buruh perempuan dan waktu istirahat bagi Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan. (21 Pekerja/Buruh perempuan berhak melahirkan dengan ketentuan : a. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan b. dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (3) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan atau keguguran; dan/ atau b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/ atau komplikasi. (4) Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh waktu istirahat 1,5 (satu koma lima) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, atau bidan. Pasal 122 Pekerja/Buruh perempuan yang masih menyu.sui anaknya harus diberikan kesempatan dan fasilitas yang layak untuk melakukan laktasi selama waktu kerja. cuti Pasal 123. . . SK No314475A
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
Pasal 123 (1) Setiap Pekerja/Buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) berhak mendapat Upah penuh. (2) Setiap Peke{a/Buruh yang menggunakan hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (21 huruf a dan menggunakan hak waktu istirahat keguguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) berhak mendapat Upah penuh. (3) Pekerja/Buruh perempuan yang mendapatkan perpanjangan cuti melahirkan karena kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2l ayat (2) huruf b berhak mendapat Upah secara penuh untuk bulan keempat da:rt 75o/o (tqjuh puluh lima persen) dari Upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Pasal 124 (1) Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak cuti' pendampingan istri pada masa persalinan, selama 2 (dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja. (21 Dalam hal istri mengalami keguguran, Pekerja/Buruh berhak atas cuti pendampingan selama 2 (dua) hari. Pasal 125 Pekerja/Buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Pemberi Kerja dapat mempekerjakan Pekerja/Buruh untuk bekerja pada hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau d[jalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja. Pemberi Kerja yang mempekedakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu, dengan ketentuan: a. perhitungan Upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut: (1) (21 (3) SK No292887A 1.jarn. . .
PRESIDEN REPUBLIK INDOilESI,A
l. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam; 2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan 3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu) jam; b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan Upah kerja lembur dila}sanakan sebagai berikut:
- jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali Upah dalam I (satu) jam;
- jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan
- jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu) jam. (4) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu, dengan ketentuan perhitungan Upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut: a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam; b. jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu) jam. (5) Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus tqiuh puluh tiga). (6) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 126 (1) Menteri mengoordinasikan penyusunan kebijakan K3 nasional. (21 Kebijakan K3 nasional ditetapkan oleh Presiden. SK No292888A PasaJL27...
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
Pasal 127 Ruang lingkup penerapan K3 meliputi seluruh tempat kerja yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Pasal 128 (1) Pemberi Kerja wajib menerapkan K3 untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (21 Penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang K3 dan/atau standar K3. (3) Kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja dapat berakibat: a. luka/cedera; b. disabilitas sebagian fungsi; c. disabilitas total tetap; atau d. meninggal dunia. Pasal 129 (1) Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan atas: a. K3 baik fisik maupun mental di tempat kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. (21 Untuk melindungi K3 Pekerja/Buruh guna mewujudkan Produktivitas kerja yang optimal Pemberi Kerja wajib menyelenggarakan upaya K3. (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 130 (1) Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan. (21 SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. SK No292889A (3) Kewajiban . . .
PRESIDEN REFUBUK II{DOI{ESI,A
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perusahaan: a. mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau b. memiliki tingkat risiko tinggi. (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. meningkatkan efektivitas pelindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan elisien. (5) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. penetapan kebljakan K3; b. perencanaan K3; c. pelaksanaan rencana K3; d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. (6) Dalam upaya meningkatkan penerapErn SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan melaksanakan paling sedikit: a. penyediaan tempat kerja yang memenuhi standar K3; b. pelaksanaan identifrkasi bahaya dan penilaian manajemen risiko secara berkala; c. penyediaan alat pelindung diri atas biaya Perusahaan; d. penyediaan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, ruang kesehatan kerja, dan sarana transportasi darurat; e. pemberian pelatihan K3 secara rutin; f. pemeriksaan kesehatan Pekerja/Buruh secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu) tahun; dan g. pelaporan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan situasi berbahaya kepada instansi terkait. (71 Setiap Perusahaan wajib memiliki program pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (8) Ketentuan mengenai penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No292890A Pasall3l ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
Pasal 131 (1) (21 (3) Perusahaan wajib membentuk komite K3. Komite K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Komite K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. merumuskankebljakan; b. melakukanpengawasan; c. mengoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan; dan d. menerima dan menindaklanjuti laporan terkait potensi bahaya dan risiko K3. Pasal 132 (1) Perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3O ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha; d. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; e. denda administratif; dan/atau f. pencabutan perizinan berusaha. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenEran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 133 Ketentuan mengenai pelaksanaan dan penerapan K3 dan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagran Kedua Pengupahan Pasal 134 (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagr kemanusiaan. SK No292891A (2) Pemerintah...
PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA
l2l Pemerintah Pusat menetapkan kebljakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/ Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Dalam menetapkan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan. (4) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi: a. Upah minimum; b. struktur dan skala Upah yang proporsional; c. Upah kerja lembur; d. tunjangan hari raya keagamaan; e. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; f. bentuk dan cara pembayaran Upah; g. hal-halyangdapatdiperhitungkan denganUpah; dan h. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 135 (1) Hak Pekerja/Buruh atas Upah dan imbalan dalam bentuk lain timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja. (21 Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. (3) Pemberi Kerja wajib membayar Upah kepada Pekerja/ Buruh sesuai dengan kesepakatan. (4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekeda/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemberi Kerja yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenai denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah Pekeda/Buruh. (7) Pekerja/Buruh. . . SK No292892A
PRESIOEN REFUBLIK INTX)NESI,A
l7l Pekerja/Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenai denda. (8) Pekerja/Buruh yang telah dikenai denda atas suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dikenai sanksi lain atas pelanggaran yang sama. (9) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada Pemberi Kerja dan/atau Pekerja/Buruh dalam pembayaran Upah. Pasal 136 (1) Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 137 (1) Upah minimum terdiri atas: a. Upah minimum provinsi; b. Upah minimum kabupaten/kota; c. Upah minimum sektoral provinsi; dan d. Upah minimum sektoral kabupaten/ kota. (21 Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi dan Upah minimum sektoral provinsi. (3) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten / kota dan Upah minimum sektoral kabupaten/kota. (4) Penetapan Upah minimum kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penetapan Upah minimum provinsi. (5) Upah minimum kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus lebih tinggi dari Upah minimum provinsi. (6) Dalam hal kabupaten / kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah. SK No292893A Pasal 138...
PRESIDEN REPUBUK lNDot{ESliA
Pasal 138 (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (21 dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan Ketenagakerjaan. (21 Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data yang bersumber dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. (3) Untuk memperoleh data kebutuhan hidup layak, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik melaksanakan survei kebutuhan hidup layak pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (4) Sebelum melaksanakan survei kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik bersama dewan pengupahan nasional membahas rencana pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak yang paling sedikit meliputi: a. jenis komponen kebutuhan hidup layak; b. kualitas komponen; c. lokasi pelaksanaan survei; dan d. waktu pelaksanaan survei. (5) Hasil survei kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik kepada dewan pengupahan daerah sebagai salah satu dasar menyusun rekomendasi penetapan besaran Upah minimum oleh gubernur. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 139 (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (21 dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan: a. formula penghitungan Upah minimum; atau b. kebutuhan hidup layak. (21 Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. (3) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan batas bawah O,5 (nol koma lima) sampai paling tinggi I (satu). (4) Penentuan . . . SK No292894A
PRESIDEN REPUBUK Ii{DONESI,A
(4) Penentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai tertinggi formula penghitungan Upah minimum atau kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 140 (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. (21 Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah, yaitu: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok dan tunjangan tetap. (3) Dalam hal Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum. (41 Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan, dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum. (5) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum. (6) Perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan perkecualian Upah minimum kepada gubemur. (71 Pengajuan permohonan perkecualian Upah minimum dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bipartit dan telah dilaksanakan audit secara eksternal. (8) Hasil kesepakatan bipartit dan hasil audit secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampirkan dalam permohonan perkecualian Upah minimum untuk ditetapkan oleh gubernur. Pasal 141 (1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal L39 ayat l2l. SK No292895A (2) Keadaan . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
(21 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam dan/ atau bencana non-alam yang berdampak luas secara nasional dan/atau regional; dan/atau b. kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dewan pengupahan nasional yang disusun secara terbuka dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. (4) Formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) periode penetapan Upah minimum tahun berjalan dan tidak menghapuskan keberlakuan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) untuk periode berikutnya. (5) Pemerintah Pusat wajib mengumumkan kepada publik dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai penetapan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak formula tersebut ditetapkan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 142 (U Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan untuk sektor tertentu: a. sebagai sektor unggulan; b. yang memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya; dan/atau c. yang memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau memerlukan spesialisasi. (21 Penentuan Upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan dengan ketentuan: SK No292896A a. Upah. . .
PRESIDEN REPUBL|K INDONESI,A
a. Upah minimum sektoral provinsi lebih tinggi dari Upah minimum provinsi; dan b. Upah minimum sektoral kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum sektoral diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 143 Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan. Pasal 144 (1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. (21 Upah pada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh di Perusahaan. (3) Kesepakatan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling rendah sebesar 5oo/o (lima puluh persen) dari Upah minimum yang berlaku. (4) Pemberi Kerja pada usaha mikro dan kecil wajib membayar Upah berdasarkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Ketentuan mengenai usaha mikro dan kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 145 Pemberi Kerja pada usaha mikro dan kecil yang membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (41, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. dendaadministratif. tidak t44 Pasal 146 (1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan Produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan Kompetensi Kerja dari Pekerja/Buruh. SK No292897A (2) Penyusunan . . .
PRESIDEN REPUBUK INDOilESIA
(21 Penyusunan struktur dan skala Upah didasarkan pada Upah pokok dengan mempertimbangkan saran dari perwakilan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (3) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. (4) Struktur dan skala Upah digunakan sebagai pedoman Pengusaha dalam menetapkan Upah bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala Upah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 147 (1) Pengusaha yang tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembatasan kegiatan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 148 Pengu.saha melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan Produktivitas. Pasal 149 (1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak melakukan pekerjaan. (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pemberi Kerja wajib membayar Upah apabila: a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit paling lama 2 (dua) hari pada masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; SK No292898A c.Pekerja/Buruh...
PRESIDEN REFUBUK INDONE$I,A
c. Pekeda/Buruh tidak masuk bekerja karena Pekerja/Buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia; d. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara; e. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; f. Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah d[janjikan tetapi Pemberi Kerja tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari Pemberi Kerja; g. Pekerja/Buruh melaksanakan hak istiraha$ h. Pekerja/Buruh melaksanakan tugas Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan; i. Pekerja/Buruh melaksanakan tugas pendidikan dari Pemberi Kerja; dan j. Pekerja/Buruh melakukan Mogok Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang salit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut: a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar IOO% (seratus persen) dari Upah; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Upah; c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 5O% (lima puluh persen) dari Upah; dan d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pemberi Kerja. (4) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut: SK No292899A a. Pekerja/Buruh. . .
PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA
a. Pekerja/Buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; e. istri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari atau paling lama 3 (tiga) hari berikutnya; f. suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan g. anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) Hari. (5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 150 Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan tetaF. Pasal 151 (1) Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. l2l Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur. (3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur, termasuk kreditur preferen, kecuali para kreditur pemegEmg hak jaminan kebendaan. SK No324906A Pasal 152. . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
Pasal 152 Pekerja/Buruh berhak melakukan tuntutan tanpa batas waktu terhadap pembayaran Upah dan segala pembayarEln yang timbul dari Hubungan Kerja. Pasal 153 (1) Dalam perumusan kebljakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif. (21 Dewan pengupahan terdiri atas: a. dewan pengupahan nasional; b. dewan pengupahan provinsi; dan c. dewanpengupahankabupaten/kota. (3) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam perumusan kebljakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan nasional. (4) Dewan pengupahan provinsi, bertugas: a. memberikan sar€ul dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perumuscrn kebljakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan nasional; dan b. memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam menetapkan Upah minimum, Upah minimum sektoral, dan sistem pengupahan di tingkat provinsi. (5) Dewan pengupahan kabupaten / kota, bertugas: a. memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wali kota dalam rangka penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten/ kota; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur melalui bupati/wali kota dalam menetapkan Upah minimum sektoral kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3); dan c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. SK No29290lA Pasal 154. . .
PRESIDEN REFUBLIK INDONESI,A
Pasal 154 (1) Dewan pengupahan nasional, dewan pengupahan provinsi, dan dewan pengupahan kabupaten / kota terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, akademisi, dan pakar Ketenagakerjaan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, syarat dan komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagian Ketiga Kesejahteraan (1) Pasal 155 Setiap Pekerja/Buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial. Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas: a. jaminan kesehatan nasional; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; d. jaminan hari tua; e. jaminan pensiun; dan/atau f. jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 (3) (4) Pasal 156 (1) Pemberi Kerja pada usaha mikro dan kecil yang tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang .dipekerjakan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. dendaadministratif. SK No292902A (2) Ketentuan...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 157 (1) Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan. l2l Program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan. (3) Program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Pasal 158 Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat. Pasal 159 Peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 terdiri atas: a. Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pemberi Kerja dalam program jaminan sosial; dan b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pemberi Kerja dalam program jaminan sosial. Pasal 160 (1) Iuran program jaminan kehilangan pekerjaan wajib dibayarkan setiap bulan. (21 Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan. (3) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari: a. modal awal pemerintah; b. rekomposisi iuran program jaminan sosial; dan/atau SK No292903A c. dana
PRESTOEN REIPUBUK INDONESI,A -7t - c. dana operasional badan penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan. (4) Modal awal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan paling sedikit Rp6.O0O.0OO.OO0.0O0,O0 (enam triliun rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 161 Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Pasal 162 Ketentuan lebih lanjut mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 161 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 163 (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya, Pemberi Kerja harus menyediakan fasilitas kesejahteraan. (21 Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pekerja/ Buruh dan ukuran kemampuan Perusahaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan Pekerja/Buruh dan ukuran kemampuan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayar (21 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 164 (1) Untuk meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh, dibentuk koperasi Pekerja/Buruh dan kegiatan usaha produktif di Perusahaan. (21 Pemerintah, Pemberi Kerja, dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi Pekerja/Buruh dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pembentukan . . . SK No292904A
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
(3) Pembentukan koperasi Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XIV HUBUNGAN INDUSTRIAL Bogian Kesatu Umum Pasal 165 Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan peningkatan Hubungan Industrial yang berkeadilan, harmonis, dan transformatif. Pasal 166 (1) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan keb[jakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindalan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. l2l Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi menjalankan pekedaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan Perusahaan dan memperjuangkan ke sej ahteraan anggota beserta keluarganya. (3) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pengusaha dan organisasi Pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan Kesejahteraan Pekerja/Buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. SK No292905A Pasal 167. . .
PRESIDETiI RE|PUBUK INDONESI,A 73 Pasal 167 Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana: a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh; b. organisasiPengusaha; c. lembaga Kerja Sama Bipartit; d. Lembaga Kerja Sama Tripartit; e. Peraturan Perusahaan; f. Perjanjian Kerja Bersama; g. Peraturan perundang-undangan di bidang K6lsnagakerjaan; dan h. lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Bagian Kedua Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pasal 168 (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. (21 Pekerja/Buruh yang menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekeda/Serikat Buruh di Perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2), Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta
mempertanggungiawabkankeuanganorganisasitermasuk dana Mogok Kerja. (4) Besaran dan tata cara pemungutan dana Mogok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang bersangkutan. Pasal 169 Setiap orang dilarang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dengan cara: a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; SK No292906A b. memberhentikan . . .
PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA
b. memberhentikansementara; c. menurunkan jabatan atau melakukan mutasi; d. mengurangi atau tidak membayar Upah Pekerja/Buruh; e. melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun; dan/ atau f. melakukan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Bagian Ketiga Organisasi Pengusaha Pasal 170 (1) Setiap Pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi Pengusaha secara bebas dan bertanggung jawab. (21 Ketentuan mengenai organisasi Pengusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagran Keempat Lembaga Kerja Sama Bipartit Pasal 171 (1) Perusahaan yang mempekerjakan 1O (sepuluh) orang Pekerja/Buruh atau lebih wajib membentuk Lembaga Keda Sama Bipartit. (21 Usaha mikro dan kecil dapat membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit. (3) Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai hal Ketenagakerj aan di Perusahaan. (4) Susunan keanggotaan kmbaga Kerja Sama Bipartit sebasaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan/ atau Pekeda/Buruh yang ditunjuk secara demokratis untuk mewakili kepentingan Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan. SK No292907A (5) Ketentuan...
PRESIDEN REFUBLIK INOONESI,A
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal L72 (1) Perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh) orang Pekerja/ Buruh atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) yang tidak membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembatasan kegiatan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 173 Ketentuan lebih lanjut mengenai kmbaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7l diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kelima Lembaga Kerja Sama Tripartit Pasal 174 (1) kmbaga Kerja Sama Tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan. (21 Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga Kerja Sama Tripartit nasional; b. Lembaga Kerja Sama Tripartit provinsi; dan c. Lembaga Kerja Sama Tripartit kabupaten/kota. (3) Keanggotaan kmbaga Kerja Sama Tripartit terdiri atas unsur: a. pemerintah; b. organisasi Pengusaha; dan c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh. SK No292908A (4) Lembaga. . .
PRESIDET{ REFUBLIK INDONESI,A
(4) Lembaga Kerja Sama Tripartit dibentuk dengan ketentuan: a. Pemerintah Pusat wajib membentuk l,embaga Kerja Sama Tripartit nasional; b. Pemerintah Daerah provinsi wajib membentuk kmbaga Kerja Sama Tripartit provinsi; dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dapat membentuk kmbaga Kerja Sama Tripartit kabupaten/kota. (5) Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembentukan dan pembiayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit. (6) Tata kerja dan susunan organisasi lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keenam Peraturan Perusahaan Pasal 175 (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. (21 Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 176 (1) Setiap Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang tidak membuat Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembatasan kegiatan usaha. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No292909A Pasal 177...
PRESIDEN REFUELIK INDONESI,A
Pasal 177 Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari Pengusaha yang bersangkutan. Pasal 178 (l) Perusahaan wajib meminta pendapat dan masukan dari perwakilan Pekerja/ Buruh dalam pembuatan Peraturan Perusahaan. l2l Dalam hal di Perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maka perwakilan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. (3) Dalam hal di Perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, perwakilan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pekerja/Buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para Pekerja/ Buruh di Perusahaan yang bersangkutan. Pasal 179 (1) Peraturan Perusahaan paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban Pengusaha; b. hak dan kewajiban Pekerja/Buruh; c. syarat kerja; d. tata tertib Perusahaan; dan e. jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan. (21 Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. (4) Selama masa berlakunya Peraturan Perusahaan, apabila Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan menghendaki perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha wajib melayani. (5) Datam ha1 perundingan pembuatan Perjanjian Keda Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan maka Peraturan Perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya. SK No2929l0A Pasal 180. . .
PRESIDEN REPUBL|K TNDONESIA
Pasal 180 (1) Setiap Perusahaan yang tidak memperbarui Peraturan Perusahaan setelah habis masa berlakunya sebasaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. p€mbatasan kegiatan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaErn sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 181 (1) Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah Peraturan Perusahaan dinyatakan lengkap. (21 Dalam hal: a. Peraturan Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) dan ayat (21; b. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sudah terlampaui; dan c. Peraturan Perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan. Pasal 182 (1) Perubahan Peraturan Perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara Pengusaha dan wakil Pekerja/Buruh. (21 Peraturan Perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. SK No2929llA Pasal 183. . .
PRESIDEN REFUBL|K INDOilESI,A
Pasal 183 Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta membagikan salinan naskah Peraturan Perusahaan dan perubahannya kepada Pekerja/Buruh dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang mudah diakses. Pasal 184 (1) Setiap Pengusaha yang tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta membagikan naskah Peraturan Perusahaan dan perubahannya kepada Pekerja/ Buruh dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembatasan kegiatan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 185 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan, pembaruan, dan pengesahan Perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri. pembuatan, Peraturan Bagian Ketujuh Perjanjian Keda Bersama Pasal 186 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendorong terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 187 (1) Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan yang telah tercatat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan Pengusaha yang bersangkutan. SK No292912A (2) Pengusaha . . .
PRESIDEN REPUBUK INDOilESI,A
(21 Pengusaha wajib menerima, menindallanjuti, dan melaksanakan perundingan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama yang diajukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah. (4) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. (5) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat tidak mengguna}an bahasa Indonesia maka Perjanjian Kerja Bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditedemahkan dalam bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku Perjanjian Kerja Bersama yang menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 188 Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal la7 ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 189 Dalam 1 (satu) Perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagr seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pasal 19O (1) Dalam hal di I (satu) Perusahaan hanya terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tersebut berhak mewakili Pekerja/Buruh dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan. SK No292913A (2) Dalam . . .
PRESIDETiI REFUBLIK INDONESI,A
(21 Dalam hal di I (satu) Perusahaan hanya terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 3Oo/o (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat mewakili Pekerja/Buruh dalam perundingan dengan Pengusaha apabila Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih dari 5O% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan melalui pemungutan suara. (3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak tercapai maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan Pedanjian Keda Bersama dengan Pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (21. Pasal 191 (1) Dalam hal di 1 (satu) Perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha dalam suatu Perusahaan paling banyak 3 (tiga) Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau gabungan Serikat Pekeda/Serikat Buruh yang jumlah anggotanya paling sedikit LOo/o (sepuluh persen) dari seluruh Pekerja/Buruh yang ada dalam Perusahaan. (21 Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Pasal 192 Keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal l9l dibuktikan dengan kartu tanda anggota. SK No292914A Pasal 193...
T:'I IN
Pasal 193 suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (21 diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari perwakilan Pekerja/Buruh dan pengurus Serikat Pekeda/Serikat Buruh yang disaksikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Pengusaha. Pasal 194 Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama paling lama 2 (dua) tahun. Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama berikutnya dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama yang sedang (1) l2t (3) berlaku. (41 Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku sampai dengan disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama yang baru. Pasal 195 (1) Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban Pengusaha; b. hak dan kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Pekerja/Buruh; c. syarat kerja; d. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama; dan e. tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama. (21 Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang- undangan. SK No292915A Pasal 196. . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
Pasal 196 Pengusaha atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh wajib menanggapi permintaan para pihak untuk melakukan perundingan pembaruan, perubahan, dan perpanjangan Perjaqiian Kerja Bersama. Pasal 197 Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan Perjanjian Kerja Bersama maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku. Pasal 198 (1) Pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama. (21 Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib memberitahukan isi Perjanjian Kerja Bersama atau perubahannya kepada seluruh Pekerja/ Buruh. (3) Pengusaha wajib membagikan salinan naskah Pedanjian Kerja Bersama kepada setiap Pekerja/Buruh dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang mudah diakses. (4) Pengusaha bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul dalam proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dan pembagian naskah Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 199 (1) Pengusaha yang tidak: a. menanggapi permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196; b. membagikan salinan naskah Perjanjian Keda Bersama kepada setiap Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3); dan/ atau c. bertanggung jawab atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. pembatasan kegiatan usaha. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No292916A Pasal 200...
PRESIDEN REFUBLIK INDOT{ESIA
Pasal 200 (1) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama. (21 Dalam hal ketentuan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 2Ol Dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam Perjanjian Kerja Bersama. Pasal2O2 (1) Pengusaha dilarang mengganti Perjanjian Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan, selama di Perusahaan yang bersangkutan masih ada Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. (21 Dalam hal di Perusahaan tidak ada lag Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Perjanjian Kerja Bersama diganti dengan Peraturan Perusahaan maka ketentuan yang ada dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 203 (1) Setiap Pengusaha yang mengganti Perjanjian Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan, selama di Perusahaan yang bersangkutan masih ada Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembatasan kegiatan usaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. SK No2929l7A Pasal 204...
PRES!DEN REPUBUK INDONESIA
Pasal 204 (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbarui dan di Perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maka perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja Bersama tidak mensyaratkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190. l2l Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbarui dan di Perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dulu berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) maka perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja Bersama dilakukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang anggotanya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan. (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbarui dan di Perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tidak satu pun Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang ada memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) maka perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja Bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2). Pasal 205 (1) Dalam hal terjadi pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau pengalihan kepemilikan Perusahaan maka Perjanjian Kerja Bersama tetap berlaku sampai berakhimya jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama. (21 Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan dan masing-masing Perusahaan mempunyai Perjanjian Kerja Bersama maka Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku adalah Perjanjian Kerja Bersama yang lebih menguntungkan Pekerja/ Buruh. (3) Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan antara Perusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja Bersama dengan Perusahaan yang belum mempunyai Perjanjian Kerja Bersama maka Perjanjian Keda Bersama tersebut berlaku bagi Perusahaan yang bergabung sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama. SK No292918A Pasal 206. . .
PRESIDEN REFUBUK INDONESIA
Pasal 206 (1) Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut. (21 Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama selanjutnya wajib didaftarkan oleh Pengusaha pada Kementerian atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. Pasal2O7 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 208 Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekerja/Buruh dan Pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Pasal 209 Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Hubungan Industrial merupakan tanggung jawab Pekerja/Buruh, Pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Bagian Kedelapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Paragraf 1 Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 21O (1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh secara musyawarah untuk mufakat. SK No292919A (2) Dalam . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A
(21 Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf2 Mogok Kerja Pasal 211 Mogok Kerja sebagai hak dasar Pekerja/ Buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai a}ibat gagalnya perundingan karena: a. Pengusaha tidak mau melakukan perundingan bipartit; dan/atau b. gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit setelah 3 (tiga) kali berunding dalam waktu yang telah disepakati atau 3O (tiga puluh) hari kerja. Pasal 212 (1) Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bermaksud mengajak Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain untuk Mogok Kerja pada saat Mogok Kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. (21 Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang diajak Mogok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan Mogok Kerja. Pasal 213 Pelaksanaan Mogok Kerja bagi Pekerja/Buruh yang bekerja pada Perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau Perusahaan yang apabila kegiatannya terganggu dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia, diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/ atau membahayakan keselamatan orang lain. SK No292920A Pasal 214...
PRESIDEN REFUBUK INDONEStrA
Pasal 214 (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Mogok Kerja ditaksanakan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri Mogok Kerja; b. tempat Mogok Kerja; c. alasan dan sebab mengapa harus melakukan Mogok Kerja; dan d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing- masing ketua dan sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai penanggungjawab Mogok Kerja. (3) Dalam hal Mogok Kerja akan dilakukan oleh Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan Pekerja/Buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab Mogok Kerja. (4) Dalam hal Mogok Kerja dilakukan tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebasaimana dimaksud pada ayat (1) maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset Perusahaan, Pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara: a. melarang para Pekerja/ Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau b. bila dianggap perlu melarang Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja berada di lokasi Perusahaan. (5) Tindakan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan hak-hak dasar Pekerja/ Buruh. Pasal 215 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan pihak Perusahaan yang menerima surat pemberitahuan Mogok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 wajib memberikan tanda terima. SK No29292lA (2) Sebelum. . .
PRESIDEN REFUBUK INDONESI,A
(21 Sebelum dan selama Mogok Kerja berlangsung, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya Mogok Kerja dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21menghasilkan kesepakatan maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai saksi. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan maka pegawai Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya Mogok Kerja kepada lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang. (5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau penanggung jawab Mogok Kerja, Mogok Kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. Pasal 216 (1) Mogok Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 da.n Pasal 215 merupakan Mogok Kerja tidak sah yang memiliki akibat hukum. l2l Ketentuan mengenai akibat hukum dari Mogok Kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (1) l2t Pasal 217 Setiap orang dilarang menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak Mogok Kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Pekerja/Buruh berhak untuk tidak menggunakan hak Mogok Kerja. Setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap Pekerja/Buruh dan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melakukan Mogok Kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SK No292922A (3) Pasal 218...
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
Pasal 218 Terhadap Mogok Kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Pengusaha dilarang: a. mengganti Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja dengan Pekerja/Buruh lain dari luar Perusahaan; atau b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apa pun kepada Pekerja/ Buruh dan pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh selama dan sesudah melakukan Mogok Kerja. Pasal 219 (1) Setiap Pengusaha yang: a. mengganti Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja dengan Pekerja/ Buruh lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a; atau b. memberikan sanksi atau tindakan balasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. dendaadministratif; c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 220 Dalam hal Pekerja/Buruh melakukan Mogok Kerja secara sah dalam menuntut hak normatif yang dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh berhak mendapatkan Upah. Paragraf 3 Penutupan Perusahaan Pasal 221 (1) Penutupan Perusahaan merupakan hak dasar Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. (2) Pengusaha . . . SK No292923A
PRESIDEI{ REFUBUK INDONESI,A
(21 Pengusaha tidak dibenarkan melakukan Penutupan Perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari Pekerja/Buruh dan/ atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. (3) Tindakan Penutupan Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa1222 (1) Penutupan Perusahaan dilarang dilakukan oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) pada Perusahzran yang melayani kepentingan umum dan/ atau jenis kegiatan yang penghentian atau terganggunya kegiatan yang dapat berdampak pada keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, kereta api, pengolahan minyak dan gas bumi. (21 Larangan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku lagi Perusahaan strategis, Perusahaan objek vital nasional yang melayani kepentingan umum dan/ atau jenis kegiatan yang penghentian atau terganggunya kegiatan yang dapat berdampak pada keselamatan manusia. Pasd223 (1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja/ Buruh dan/ atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, serta Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Penutupan Perusahaan dilaksanakan. (21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri Penutupan Perusahaan; dan b. alasan dan sebab melakukan Penutupan Perusahaan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengusaha dan/ atau pimpinan Perusahaan yang bersangkutan. SK No29292A Pasal224 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDOT{ESI,A
Pasa7224 (1) Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah sesuai dengErn kewenangan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan Penutupan Perusahaan sebagaimana dima}sud dalam Pasd 223 harus memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan. (21 Sebelum dan selama Penutupan Perusahaan berlangsung, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya Penutupan Perusahaan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menghasilkan kesepakatan maka harus dibuat pe{anjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai saksi. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak mencapai kesepakatan maka instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan wajib melanjutkan penanganan perselisihan melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Penutupan Perusahaan dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. Pasd225 (1) Selama proses Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3), Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh. (21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan apabila: a. Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh melanggar prosedur Mogok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2141' danlatau SK No292925A b. Pekerja/Buruh. . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal226 (1) Penutupan Perusahaan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pasal 223 merupakan Penutupan Perusahaan tidak sah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XV PEMUTUSAN HUBUNGAN KER.IA PaseJ 227 Pemutusan Hubungan Kerja meliputi Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di: a. badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara; b. usaha-usaha sosial; dan c. usaha-usaha lain, yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. PasaJ228 (1) Pemberi Kerja, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. (21 Upaya pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a, mengurangi kerja lembur pada hari libur; b. mengurangi kerja lembur harian; c. mengurangi jumlah sif; d. mengurangi jam kerja atau hari keda; b SK No292926A e. tidak
PRESIDEN REX'UBUK INDOI{ESTA
e. tidak memperpanjang Pekerja/ Buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah berakhir; f. tidak mengganti Pekeda/Buruh yang memasuki usia pensiun; g. menyesuaikan Upah dan/ atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial; h. merumahkan Pekerja/ Buruh dengan status Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu secara sementara atau bergiliran; i. menawarkan program pensiun dini sukarela; dan j. menawarkan program pensiun bagi Pekerja/ Buruh yang telah memenuhi persyaratan. (3) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (4) Penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. (5) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pemutusan Hubungan Keda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. l7l Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/ Buruh yang bersangkutan. SK No292927A Pasal 229...
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
Pasal 229 Perundingan bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) tidak perlu dilakukan oleh Pemberi Kerja dalam hal: a. Pekerja/ Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri; b. Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja berakhir Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja waktu tertentu; c. Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; atau d. Pekerja/Buruh meninggal dunia. Pasal 23O (l) Pemberi Kerja dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan: a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; d. menikah; e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f. mempunyai pertalian darah dan/ atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/ Buruh lainnya di dalam 1 (satu) Perusahaan; g. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pemberi Kerja, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; h. mengadukan Pemberi Kerja kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pemberi Kerja yang melakukan tindak pidana kejahatan; i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, wama kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; atau SK No292928A j. dalam
PRESIDEN REFUBUK INDONESI,A -96 j. dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Ke{a yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. (21 Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekeda/ Buruh yang bersangkutan. Pasal 231 Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pemberi Kerja tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh; b. Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun; c. Perusahaan tutup disebabkan keputusan pemilik untuk tutup permanen; d. adanya keadaan memaksa (kahar); e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; f. Perusahaan pailit; g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pemberi Kerja melakukan perbuatan sebagai berikut:
- menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/ Buruh ;
- membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pemberi Kerja membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;
- tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;
- memerintahkan Pekerja/Buruhuntukmelaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau SK No292929A
- memberikan . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
- memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja; h. adanya putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan Pemberi Kerja tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja; i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
- mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri; j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 [ima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pemberi Kerja 2 (dua) kali secara patut dan tertulis; k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling tama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama; L Pekerja/ Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana; m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau disabilitas tetap akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan; n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun; atau o. Pekerja/Buruh meninggal dunia. SK No292930A Pasa1232. ..
PRESIOEN REFUBLIK INDONESI,A
Pasal 232 (1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima dengan faktor pengali sesuai dengan alasan Pemutusan Hubungan Kerja. (21 Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling sedikit sebagai berikut: a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, mendapat I (satu) bulan Upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, mendapat 2 (dua) bulan Upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, mendapat 3 (tiga) bulan Upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, mendapat 4 (empat) bulan Upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, mendapat 5 (lima) bulan Upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, mendapat 6 (enam) bulan Upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 (tqjuh) tahun, mendapat 7 (tqjuh) bulan Upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, mendapat 8 (delapan) bulan Upah; atau i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, mendapat 9 (sembilan) bulan Upah. (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, mendapat 2 (dua) bulan Upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, mendapat 3 (tiga) bulan Upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, mendapat 4 (empat) bulan Upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, mendapat 5 (lima) bulan Upah; SK No29293lA e. masa . , .
PRESIDEN REPUELIK INOONESI^
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, mendapat 6 (enam) bulan Upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, mendapat 7 (tujuh) bulan Upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, mendapat 8 (delapan) bulan Upah; atau ' h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, mendapat 1O (sepuluh) bulan Upah. (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan/atau c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 233 (1) Pemberi Kerja memberikan uang pisah dalam hal tedadi Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan tertentu yang ditetapkan datam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (21 Dalam hal Perusahaan tidak mengatur besaran uang pisah maka dapat ditetapkan besaran uang pisah paling sedikit 1 (satu) bulan Upah. (3) Dalam hat Perusahaan telah mengatur besaran uang pisah yang lebih baik daripada besaran uang pisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang berlaku adalah uang pisah yang telah ada sebelumnya di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 234 (1) Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas: a. Upah pokok; dan b. tunjangan. . . SK No292932A
PRESIDEN REPUBUK INDONE$IA
b. tunjangan tetap yang diberikan kepada Pekerja/ Buruh dan keluarganya. (21 Dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, Upah sebulan sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan Upah 1 (satu) Hari. (3) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir. (4) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah Upah minimum yang berlaku di wilayah domisili Perusahaan. Pasal 235 (1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. (21 Pemberi Kerja dapat melakukan tindakan skors kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh. (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai berakhirnya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 236 (1) Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan Hubungan Keda terhadap Pekerja/Buruh dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 231 huruf a, dan Pekerja/ Buruh tidak bersedia melanjutlan Hubungan Kerja maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; b. uang penghargaan masa kerja I (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan c. uEmS . . . SK No292933A
PRESIDEN REFUBUK INDOilEISI.A
c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat l4l. (21 Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pemberi Kerja tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh di Perusahaannya maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat l4l. . Pasal 237 Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; b. uang penghargaan masa keda sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat l4l. Pasal 238 Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup disebabkan keputusan pemilik untuk tutup permanen maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; SK No292934A b. uang
b c PRESIDEN REPUBUK INDONESiA to2 uErng penghargaan masa kerja sebesar 1,5 (satu koma lima) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat(41. Pasal 239 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (kahar) maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar I (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; b. uang penghargEran masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (41. Pasal 240 Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf e dan huruf f, Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasc.l232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat(41. Pasd24l (1) Pemberi Kerja yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf g yang menyebabkan Pekerja/Buruh mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang pesangon 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (211, SK No292935A b. uang
PRESIDEN REPUBLIK INDOilESI,A
b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa 1232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (41. (21 Dalam hal Pemberi Kerja dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf g oleh lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pekerja/Buruh yat g bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat l2l dan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pase,L232 ayat (3) namun berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3). Pasal242 (i) Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf i, berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (a); dan b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3). (21 Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf i dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 243 (1) Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf j dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. SK No292936A (2) Keterangan...
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
(21 Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama Pekerja/Buruh masuk bekerja. (3) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) maka Pekerja/Buruh yang bersangkutan berhak menerima: a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3). Pasal244 Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf k, berhak atas: a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (41. Pasal 245 (1) Dalam hal Pekerja/Buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf l, Pemberi Kerja tidak wajib membayar Upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk I (satu) orang tanggungan, 25olo (dua puluh lima persen) dari Upah; b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh lima persen) dari Upah; c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat puluh Iima persen) dari Upah; atau d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 5oo/o (lima puluh persen) dari Upah. (21 Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama Pekerja/Buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. (3) Pemberi. . . SK No292937A
PRESIDEN REFUBUK INDONESIA
(3) Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan kerugian perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (a); dan b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3). (4) Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penghargaan masa kerja I (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ232 ayat (3); dan b. Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (41. (5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat {41 bera}hir dan Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah, Pemberi Kerja wajib mempekerjakan Pekerja/Buruh kembali. (6) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah, Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pekerja/Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (a); dan b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3). (71 Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena Peke{a/Buruh yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf I dan ayat (4), Pekerja/Buruh berhak atas: SK No292938A a. uang . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
a. uang pengharga.rn masa kerja 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal232 ayat (3); dan b. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (41. (8) Pemberi Kerja yang tidak memberikan bantuan kepada keluarga Pekerja/Buruh sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. dendaadministratif. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi adminlsllatif ssfagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasd246 Pekerja/ Buruh yang mengalami sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf m dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja dan diberikan: a. uErng pesangon 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan sslag4imana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (21; b. uang penghargaan masa ke4a 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan c. uang pengganti hak 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (41. Pasal 247 Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf n maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja I (satu) kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (41. SK No292939A Pasal 248...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI,A -LO7- Pasal 248 (1) Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila Pemberi Kerja telah mengikutkan Pekerja/Buruh pada program pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, yang iurannya dibayar penuh oleh Pemberi Kerja maka iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pemberi Kerja atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak atas Pemutusan Hubungan Keda. (21 Dalam hal besarnya manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) temyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 maka selisihnya dibayar oleh Pemberi Kerja. (3) Dalam hal Pemberi Kerja telah mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun yang iurannya/ preminya dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi / iurannya dibayar oleh Pemberi Kerja. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. (5) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak menghilangkan hak Pekerja/Buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal249 Dalam hal Hubungan Ke{a berakhir karena Pekerja/Buruh meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf o, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan: a. 2 (dua) kali uang pesangon sebagaimana dimalsud dalam Pasal232 ayat (21; b. 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (41. SK No292940A Pasal 250...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 250 Pemberi Kerja pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagr Pekerja/ Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja pada usaha mikro dan usaha kecil dengan Pekerja/Buruh. Pasal 251 Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa keda, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi Tenaga Kerja yang mengalami pengalhiran hubungan pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO2 dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan Tenaga Kerja. Pasal 252 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 251 diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XVI DANA CADANGAN PESANGON Pasal 253 (1) Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja. l2l T\rjuan penyediaan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin terpenuhinya hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program pensiun. (3) Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah. (41 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro dan kecil. SK No29294lA (5) Ketentuan. . .
PRESIDEN REFUBUK INDONESI,A
(s) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaErn sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintsh. (6) (7t BAB XVII PEMBINAAN Pasal 254 (l) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan. (21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan organisasi profesi terkait. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Pasal 255 Dalam rangka pembinaan Ketenagakerjaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sErma internasional di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 256 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan Ketenagakerjaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/ atau bentuk lainnya. SK No292942A BABXVIII ...
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
BAB XVII PENGAWASAN Pasal 257 (1) Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. (21 Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan. (3) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Menteri dalam menetapkan pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan rasio antara jumlah pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah Pekerja/Buruh dan/atau jumlah Perusahaan di masing-masing kabupaten/kota secara proporsional. Pasal 258 (1) Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada Kementerian. (21 Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pusat dan daerah. (3) Pemerintah Pusat mengalokasikan seluruh €rnggaran Pengawasan (6l6nqgakerjaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 259 Pemberi Kerja wajib memberikan akses dan data yang diperlukan kepada pengawas Ketenagakerjaan untuk melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan. SK No292943A Pasal 260. . .
PRESIDE]IT REFUBUK INDONESI,A
- l1l - Pasal 260 (1) Unit kerja Pengawasan Ketenagakedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Menteri secara berkala. (21 Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimalsud pada ayat (1) wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus dan hasil pemeriksaan kepada pelapor. (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 261 Persyaratan penetapan serta hak dan kewajiban pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal262 Pengawas Kslsnagakerjaan memiliki kewenangan untuk: a. memasuki Perusahaan dan/ atau tempat kerja atau tempat yang diduga dilakukan pekerjaan dengan didampingi atau tidak didampingi Pemberi Kerja atau pengurus; b. memanggil para pihak untuk mendapatkan data, informasi, bukti pendukung, dan/atau keterangan terkait dugaan pelanggaran nonna Ketenagakerjaan; c. memberikan perintah kepada Pemberi Kerja, dan/atau pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan; dan / atau d. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan. Pasal 263 (1) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 berdasarkan pada surat perintah pimpinan unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. SK No292944A (2) Pengawas . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A -tr2- (21 Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan. (3) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyalahgunakan kewenangannya. (4) Pengawas Ketenagakerjaan yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 264 Untuk pelaksanEran Pengawasan Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja wajib: a. melaporkan kondisi Ketenagakerjaan di Perusahaan dan/atau tempat kerja; dan b. menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan. Pasal 265 (1) Untuk mendukung Pengawasan Ketenagakerjaan, Pemerintah Pusat membentuk komite Pengawasan Ketenagakerjaan. l2l Komite Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Komite Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan lembaga nonstruktural yang keanggotaannya terdiri atas unsur: a. pemerintah; b. organisasi Pengusaha; dan c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja Komite Pengawasan Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 266 Pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan Ketenagakerjaan dilakukan secara eksternal oleh alat kelengkapan dewan yang menangani bidang Ketenagakerjaan di Dewan Perqrakilan Rakyat Republik Indonesia. SK No292945A BABxIX. . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA
BAB xIX PEI{YIDIKAN PasaJ267 (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengawas Ketenagakerjaan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada pada desk Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat pusat. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana Ketenagakerjaan; b. mencari dan mengumpulkan alat bukti mengenai tindak pidana Ketenagakerjaan; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tindak pidana Ketenagakerjaan; d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan yang terkait tindak pidana Ketenagakerjaan; e. mencari orErng yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka tindak pidana Ketenagakerjaan; f. melakukan upaya paksa; g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang terkait tindak pidana Ketenagakerjaan; h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana Ketenagakerjaan untuk diperiksa dan didengar keterangannya; i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka mengenai tindak pidana Ketenagakerjaan; j. melakukan penghentian penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum; k. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif; SK No292946A
- menetapkan . . .
PRESIDElII REPUBUK INDONESIA -tt4- l. menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota tindak pidana Ketenagakerjaan; m. menerima pengakuan bersalah terkait tindak pidana Ketenagakerjaan; n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) T\rgas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) penyidik pegawai negeri sipil berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana. BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 268 Setiap pelaksana Penempatan Tenaga Kerja swasta yang tidak memberikan pelindungan kepada Tenaga Kerja sejak rekrutmen sampai penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 269 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan pelindungan kepada Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) huruf a sampai dengan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. SK No292947A PasaI2TO . . .
Tu
PasaJ2TO Setiap lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang memungut biaya Penempatan Tenaga Kerja selain dari pengguna Tenaga Kerja dan dari Tenaga Kerja golongan dan jabatan tertentu ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 5O ayat (21 dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal27l (1) Setiap orang perseorangan yang melakukan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja dan memungut biaya Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5l dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagai pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 272 Setiap Pemberi Kerja orang perseorangan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 273 (l) Setiap Pemberi Kerja selain orang perseorangan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang tidak: a. memberikan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) hurufd; dan/atau b. memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. (21 Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kewajiban Pemberi Keda memberikan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d dan/atau Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya sebagai66114 dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) hurufe. SK No324907A Pasal274. . .
PRESIDET{ REFUBUK INDOT{ESI,A
PasaT 274 (1) Setiap Pemberi Keda yang membayar Upah lebih rendah dan/atau tidak memberikan jaminan sosial kepada Pekerja/Buruh yang dalam masa percobaan ke{a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori III. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimalsud pada ayat (l) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 275 (l) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang disabilitas yang tidak memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal276 (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1O (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Pasal277 Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak pada pekerjaan ringan yang tidak: a. mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali; b. membuat Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dengan orang tua atau wali; SK No292949A c. memenuhi . . .
PRESIDET{ REFUBUK INDOilESI,A -tt7- c. memenuhi wakhr kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam I (satu) Hari; d. memberikan pekerjaan yang dilakukan pada Siang Hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. menjamin K3; f. memiliki Hubungan Kerja yang jelas; dan/atau g. memberikan Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal 278 Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak untuk pengembangan bakat dan minat Anak yang tidak: a. memberikan akses kepada orang tua atau wali untuk melakukan pengawasan secara langsung; b. memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) Hari dan 12 (dua belas)jam dalam 1 (satu) Minggu; atau c. menjamin kondisi dan lingkungan kerja yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 279 (1) Setiap orang yang mempekerjakan dan/atau melibatkan Anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VII. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIII. Pasal 28O Setiap Pemberi Kerja yang: a. mempekerjakan Pekerja/ Buruh perempuan yang berusia 15 (lima belas) sampai dengan di bawah 18 (delapan belas) tahun antara pukul 21.00 sampai dengan pukul O7.OO; SK No292950A b. melakukan . . .
PRESIDEN REPUBUK INDOilESiA
b. melakukan pembatasan, pembedaan perlakuan, atau tindakan yang mengurangi hak Pekerja/Buruh perempuan karena status perkawinan, kehamilan, persalinan, keguguran, atau kegiatan menyusui; c. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil pada pekerjaan berisiko tinggi atau membahayakan kehamilannya dengan melampirkan surat keterangan medis; atau d. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil untuk kerja malam pukul 23.00 sampai dengan pukul O7.OO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ll4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal 281 (1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja yang tidak membayar Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal LL6 ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IL (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 282 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (21, atau ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori II. l2l Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 283 (1) Setiap Pemberi Ke{a yang tidak memberikan kesempatan kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV. SK No292951A (2) Dalam . . .
PRESIDEN REPUBUK INIX)NESI,A
- r19 - l2l Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 284 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan cuti melahirkan bagi Pekerja/Buruh perempuan dan/ atau waktu istirahat bagi Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 285 (l) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada hari istirahat mingguan dan/atau libur resmi yang tidak membayar Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal L25 ayat (3) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II. l2l Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori M. Pasal 286 Setiap Pemberi Kerja yang tidak menerapkan kewajiban K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal L28 ayat (1) dan berakibat disabilitas total tetap atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c atau huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. SK No292952A Pasal 287. . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -t20- Pasal287 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak membayar Upah kepada Pekerja/ Buruh sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 135 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. l2l Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi Upah berdasarkan kesepakatan pada usaha mikro dan kecil. Pasal 288 (1) Setiap Pengusaha yang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 289 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. SK No292953A Pasal 29O. . .
PRESIDEN REPUBUK II{DONESI,A -t2r- Pasal 29O (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 hanya dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah diberikan tidak dipatuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21dikecualikan bagi Pemberi Kerja pada usaha mikro dan kecil. Pasal 291 (1) Setiap orang yang menghalang-halangi atau memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 292 Setiap orang yang menghalang-halangi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menggunakan hak Mogok Kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori IV. SK No292954A Pasal 293...
PRESIDEN REFUBLIK IT{DOilES'A -t22- Pasal 293 Setiap orang yang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan terhadap Pekerja/Buruh dan pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang melakukan Mogok Kerja secara sah, tertib, dan damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal2lT ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pasal294 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (71 dan/atau Pasal 230 ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IIL (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 295 ( 1) Setiap Pemberi Kerja yang dengan sengaja tidak membayar ua.ng pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (21 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal 296 (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban: a. memberikan akses dan data yang diperlukan kepada pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259;' dan/atau b. melaporkan kondisi Ketenagakerjaan di Perusahaan dan/atau tempat kerja dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III. SK No292955A (2) Dalam . . .
PRESIDEN REPUBUK INDONESI,A
l2l Da1am hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI. Pasal297 Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 sampai dengan Pasal 296, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 298 Sanksi pidana penjara dan/ atau denda tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja membayar hak dan/ atau ganti kerugian kepada Tenaga Kerja atau Pekerja/Buruh. BAB XXI KETENTUAN LAIN.I,AIN (1) Pasal 299 Hak dan/atau ganti kerugian kepada Pekerja/Buruh yang belum dibayarkan Pemberi Kerja demi hukum menjadi utang yang dijamin pembayarannya dengan seluruh aset milik Pemberi Kerja sejak disepakati dalam perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap. Setiap orang dan/ atau instansi pemerintah yang menguasai secara sah aset milik Pemberi Kerja wajib mendahulukan pembayaran hak dan/ atau ganti kerugian kepada Pekerja/Buruh dari aset milik Pemberi Keda berdasarkan perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetaP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran hak dan/atau ganti kerugian kepada Pekerja/Buruh dari aset milik Pemberi Kerja berdasarkan perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah. (2t (3) SK No292955A BABXXII ...
PRESIDEN REPUBIJK TNOONESI,A -t24- BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3OO Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, gugatan perselisihan Hubungan Industrial yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial sebelum berlakunya Undang-Undang ini, penyelesaian materi gugatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 3O1 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perizinan dan penyelenggaraan Pemagangan di luar wilayah Indonesia tetap dilaksanakan oleh Kementerian terhitung I (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 302 Pengawasan Ketenagakerjaan oleh pengawas Ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah provinsi tetap dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pasal 303 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. seluruh pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah provinsi wajib dialihkan menjadi aparatur sipil negara pada Kementerian paling lama 2 (dua) tahun; b. Pemerintah Daerah wajib memastikan pengawas Ketenagakerjaan tetap berada pada unit kerja yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan c. peralihan Pengawasan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah provinsi ke Pemerintah Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. SK No292957A Pasal 304...
PRESIDEiI REPUBL|K INDONESIA
Pasal 304 (1) Proses pemeriksaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pengawas Ketenagakerjaan dan belum diterbitkan nota pemeriksaan sebelum Undang-Undang ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini. (21 Proses penanganan perkara tindak pidana Ketenagakerjaan yang sudah masuk dalam proses penyidikan diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2O03 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentsrrgCipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 3O5 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pengaturan mengenai lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan. Pasal 306 (1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekeda/Buruh atih daya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang- Undang ini diundangkan. (21 Perjanjian alih daya yang telah disepakati sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian alih daya. BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 307 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, panitia pembina K3 yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, disebut sebagai komite K3 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. SK No292958A Pasal 308...
PRESIDEN REFUBLIK INDOT{ESI,A
Pasal 308 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perusahaan milik negara atau swasta di sektor pertambangan dan/ atau perminyakan yang menggunakan alih daya untuk jasa penunjang di bidang pertambangan dan/ atau perminyakan dan belum memiliki anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dapat menggunakan Perusahaan alih daya yang sedang berjalan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (21 Sebelum berakhirnya jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Perusahaan milik negara atau swasta di sektor pertambangan dan/atau perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk atau memiliki anak Perusahaan untuk menyelenggarakan alih daya kegiatan jasa penunjang di bidang pertambangan dan/ atau perminyakan bagi Perusahaan milik negara atau swasta tersebut. Pasal 309 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan belum memiliki anak Perusahaan dapat menggunakan Perusahaan alih daya yang sedang berjalan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. l2l Sebelum berakhirnya jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, Perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk atau memiliki anak Perusahaan untuk menyelenggarakan alih daya jasa penunjang bagi Perusahaan badan usaha milik negara tersebut. Pasal 310 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari: SK No292959A a. Undang-Undang. . .
PRESIDEN REFUBUK INDONESIA -t21 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791; dan b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentelLg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 311 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791; b. Bab IV Bagran Kesatu Pasal 8O huruf a dan Bagran Kedua Pasal 8l dalam lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 312 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama I (satu) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan. Pasal 313 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No292960A Agar
PRES!DEiI REPUBLIK IIIDONESIA 128 Agar settap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Ol<totr;r 2026 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2O26 MEI{TERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2026 NOMOR 179 Salinan sesuai dengan aslinya KEM SEKREf,ARIAT NEGARA BLIK INDONESIA -undangan dan trasi Hukum, ttd ttd SK lrlo 314359 A la vanna Djaman
r-f{Itf:If f Xn{fd-I[f+il PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKER.IAAN I. UMUM Berdasarkan ketentuan Pasal2T ayat (21Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam Hubungan Kerja, menjadi hak setiap pekerja untuk memilih pekerjaan demi dan peningkatan taraf hidup agar lebih berperan dalam kemajuan negara dan pencapaian kesetaraan hidup bersama. Pengaturan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentanrg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2Tahun2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut telah beberapa kali diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI /2023 terhadap beberapa pasal terkait klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terrtang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023l,. Pasal dalam klaster Ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai antara lain Tenaga Kerja Asing, jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu, Perjanjian Kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan dan struktur skala Upah, Hubungan Industrial, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU- y'Xll2023 terhadap Pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diakomodasi dalam Undang-Undang ini yaitu ketentuan Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 64 ayat(2) ... SK No324833A
il :i:IITIIITIITIItrIItrFIA
b. ayat (21, Pasal 79 ayat (21 huruf b, Pasal 79 ayat (5), Pasal 88 ayat (l), Pasal 88 ayat (21, Pasal 88 ayat (3) huruf b, Pasal 88C, dan Pasal 88D ayat (21. Dengan demikian, klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diubah antara lain mengenai penggun€ran Tenaga Kerja Asing, jangka waktu Perjanjian Kerja waktu tertentu, waktu istirahat, pengupahan, Pemutusan Hubungan Keda, dan pesangon. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI|2O23 pada pokoknya menyatakan bahwa: a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali. Dari permohonan yang telah diputus Mahkamah Konstitusi terdapat permohonan yang dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, hal ini menyebabkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang (Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003) tidak utuh lagi. saat ini diatur dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 sehingga terbuka kemungkinan adanya materi/ substansi di antara kedua undang-undang a qto ttdak sinkron atau tidak harmonis antara yang satu dengan yang lainnya. c. Terdapat banyak materi mengenai Ketenagakerjaan dalam peraturan pemerintah, yang jika diletakkan dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, merupakan materi yang seharusnya menjadi materi undang-undang, bukan materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. d. Perumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan norrna dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah (baik berupa pasal maupun ayat) sulit dipahami secara awam, termasuk sulit dipahami oleh Pekerja/Buruh. Oleh karenanya hakim konstitusi menilai bahwa pembentuk undang-undang diharapkan untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. e. Mahkamah Konstitusi berpendapat pembentuk undang-undang segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi/ substansi Undang-Undang dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Selain itu, sejumlah materi/substansi . . . SK No324834A
REPUBLIK INDONESIA materi/ substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan dimasukkan sebagai materi dalam Undang-Undang Tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Ketenagakerjaan akan menjadi lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling Lama 2 (dua) tahun dinilai oleh Mahkamah Konstitusi cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang baru yang substansinya menampung materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan Ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU- y'X'l12O23 tersebut maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai:
- Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20O3 namun materi muatan tersebut tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-Xlll2OL4 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-UI/2009 namun belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Materi muatan klaster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; darr
- Materi muatan klaster Ketenagalerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX I 2023. Selain Nomor 168/PUU-XX 12023, Undang-Undang ini memuat substansi yang memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat terkait Ketenagakerjaan, antara lain:
- Pelatihan Keda diperuntukkan bagi pencari kerja yang membutuhkan bekal Kompetensi Kerja; Pekerja/Buruh yang akan meningkatkan Kompetensi Kerja; dan/atau Pekerja/ Buruh yang akan melakukan alih Kompetensi Kerja.
- Pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja kepada pencari kerja. Selain itu diatur mengenai hak dan kewajiban dari peserta Pemagangan dan penyelenggara Pemagangan;
- Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Sektor Informal dan Hubungan Pekerjaan Tertentu yang diberikan pelindungan melalui jaminan sosial;
uti Putusan Mahkamah Konstitusi SK No324835A 4. Penggunaan . . .
l]
- Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan yang tidak dapat diisi oleh Tenaga Kerja warga negara Indonesia. Selain itu dipertegas aturan mengenai pengawasan terhadap penggunEran Tenaga Kerja Asing;
- Adanya pengaturan mengenai larangan bagi Pemberi Kerja untuk mensyaratkan dan menahan ijaz,ah danlatau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja;
- Penguatan peningkatan Produktivitas Tenaga Keda;
- Pelindungan bagi peserta Pemagangan di dalam dan di luar wilayah Indonesia;
- Adanya kewajiban bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2o/o (dtua persen) dari jumlah Pekerja/Buruh. Sedangkan fagi Perusahaan wajib mempekedakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah Pekerja/ Buruh;
- Perubahan jangka waktu Perjanjian Kerja waktu tertentu yakni paling lana2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang2 (dua) kali dengan paling lama 1 (satu) tahun; Pekerja/Buruh perempuan melalui pemberian kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Pekerja/ Buruh perempuan dalam hal pengembangan karier, penyediaan ruang dan fasilitas laktasi serta kesempatan men5rusui selama waktu kerja, penetapan dan penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual di tempat kerja, dan pemberian pemeriksaan kesehatan reproduksi berkala untuk sektor berisiko;
- Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan kepada Pekerja/Buruh;
- Pengaturan mengenai besaran uErng pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah;
- Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan melalui penguatan sumber daya manusia (pengawas Ketenagakerjaan) yang dilakukan dengan memperhatikan rasio antara jumlah pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah Pekerja/ Buruh dan/ atau jumlah Perusahaan di masing-masing kabupaten/kota secara , pembentukan komite Pengawasan Ketenagakerjaan, dan pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- Penguatan sertifikasi Kompetensi Kerja melalui lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. SK No324836A II. PASAL. . .
iTEl-rtrIlIItTlIIIEtrtrtrEIn II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan "bidang pekerjaan" antara lain pekerjaan pada industri manufaktur, perdagangan, industri jasa, industri kreatif, termasuk di dalamnya pekerja awak kapal, pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerja seni, dan pekerjaan perawatan. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi' adalah bahwa dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan setiap Tenaga Kerja memiliki hak dan kesempatan yElng sama tanpa pembedaan berdasarkan suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik, kondisi fisik (disabilitas, selama mampu melakukan pekerjaan), atau status sosial ekonomi. Asas ini bertujuan untuk
keadilan dan kesetaraan bag semua Pekerja/Buruh dan Tenaga Kerja. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilakukan untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi ralryat Indonesia termasuk pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas usaha bersama dan kekeluargaan" adalah bahwa berkaitan dengan nilai demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan prinsip usaha bersama sesuai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam Indonesia. Hurufd Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa memberi manfaat bagr Pekerja/Buruh, Pemberi Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Asas ini memastikan bahwa seluruh SK No324837A sistem
r]:llrf:TIIXTII-{5III{]A sistem Ketenagalerjaan 6- di Indonesia berjalan secara efektif dan efisien untuk menciptakan kondisi kerja yang layak, produktif, dan pada alhirnya membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh, Pemberi Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan bangsa secara keseluruhan. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah informasi mengenai harus dilakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, rahasia negara dan hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kebebasan untuk memilih pekerjaan" adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih suatu pekerjaan demi kelangsungan dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga akan mengembangkan perannya dalam kemajuan negara dan untuk mencapai kesuksesan dalam kesetaraan hidup bersama. Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan' adalah bahwa pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan melalui koordinasi fungsional yang saling mendukung lintas sektoral pusat dan daerah termasuk kerja sama antara Pengusaha dan Tenaga Kerja sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional. Hurufh Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa Ketenagakerjaan di Indonesia diwujudkan melalui peraturan tertulis yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan prosedur, serta adanya mekanisme penegakan dan sengketa yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, stabil, dan dapat diprediksi bagi Pekerja/ Buruh maupun Pemberi Kerja. Hurufi Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan harus menekankan pada aspek proporsionalitas sehingga dapat memastikan hak dan kewajiban Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja dapat terpenuhi. Pasal 5 Huruf a Pemberdayaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi Tenaga Kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan Tenaga Kerja . . . SK No324838A
Kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai- nilai kemanusiaannya. Hurufb Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan Penempatan Tenaga Kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Pasal 6 Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan Tenaga Kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sErma terhadap para penyandang disabilitas. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama tanpa diskriminasi' adalah tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agarna, warna kulit, dan aliran politik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui pendekatan Perencanaan Tenaga Kerja nasional, daerah, dan sektoral. Ayat (2) Hurufa Yang dimaksud dengan "Perencanaan Tenaga Kerja makro" adalah proses penlrusunan rencana Ketenagakerjaan secara SK No324839A sistematis . . .
FkirfrlilffIlTff-r.T A
sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas- luasnya, Produktivitas kerja dan meningkatkan Ke sej ahteraan Pekerja/Buruh. Hurufb Yang dimaksud dengan oPerencanaan Tenaga Kerja mikro' adalah proses pen5rusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau Perusahaan yang Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Informasi Ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya Perencanaan Tenaga Kerja nasional, Perencanaan Tenaga Kerja daerah provinsi atau kabupaten/kota. Hurufa Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan "jaminan sosial" adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh ralryat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Ayat l2l Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan, partisipasi swasta dapat memberikan informasi mengenai aan. swasta mencakup Perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi atau kabupaten/ kota. SK No324840A Ayat(3)...
REPUBLIK INDONESIA
Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi kesenjangan Informasi Ketenagakerjaan antara kota dan desa, antara Tenaga Kerja terampil dan tidak terampil, serta antara Pekerja/Buruh formal dan Tenaga Kerja Sektor Informal. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Pasal 1O Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kesejahteraan" adalah kesejahteraan bag Tenaga Kerja yang diperoleh karena Kompetensi Kerja melalui Pelatihan Kerja. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. SK No324841A Ayat(2)...
NI
Ayat l2lYang dimaksud dengan "standar Kerja" adalah standar Kompetensi Kerja yang ditetapkan oleh Menteri dengan mengikutsertakan sektor terkait. Ayat (3) Jenjang Pelatihan Kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Pengguna Tenaga Kerja terampil adalah Pengusaha, oleh karena itu Pengusaha bertanggung jawab mengadakan Pelatihan Kerja untuk meningkatkan kompetensi Pekerja/Buruhnya. Ayat (2) dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja diwajibkan bagi Pengusaha karena Perusahaan yang akan memperoleh manfaat hasil Ayat (3) Cukup Jelas. Pekerja/Buruh. Pasal 2O Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "lembaga Pelatihan Kerja pemerintah" adalah lembaga Pelatihan Kerja yang dimiliki oleh pemerintah. Hurufb Yang dimaksud dengan "lembaga Pelatihan Kerja swasta" adalah lembaga yang dimiliki oleh swasta. Huruf c Yang dimaksud dengan "lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan" adalah unit pelatihan yang terdapat di dalam Perusahaan. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga Pelatihan Kerja swasta, Perusahaan swasta, atau Perusahaan milik pemerintah. SK No324842A Pasal 21 ...
Pasal 21 Cukup jelas. Pasal22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasd27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Yang dimaksud dengan "sertifikasi Kompetensi Kerja" adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. SK No324843A Pasal 33...
TII -t2- Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sistem Pelatihan Kerja nasional" adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur Pelatihan Kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana dan prasarana, tenaga kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem Pelatihan Kerja nasional, semua unsur dan sumber daya Pelatihan Kerja nasiond yang tersebar di instansi pemerintah, swasta, dan Perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat l2l Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pemerintah" antara lain Kementerian untuk Pemagangan di wilayah Indonesia dan kementerian yang suburusan pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk Pemagangan di luar wilayah Indonesia. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. SK No324844A Ayat(2)...
tN
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "uang saku" meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Dengan status sebagai Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan maka peserta Pemagangan berhak atas segala hal yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. SK No324845A Pasal 43...
x -t4- Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagr seluruh Tenaga Kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan keda perlu agar dapat mengisi kebutuhan Tenaga Kerja di seluruh sektor dan daerah. Pasal 46 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pemberi Kerja" adalah Pemberi Kerja di dalam negeri. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49... :l SK No324846A
Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 5l Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Karena upaya Perluasan Kesempatan Kerja mencakup lintas sektoral maka harus disusun kebijakan nasional di semua sektor yang dapat menyerap Tenaga Kerja secara optimal. Agar kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup je1as. SK No324847A Pasal 60. . .
IN
Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (l) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Tenaga Kerja Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Tenaga Kerja Asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan Tenaga Kerja Asing yang didampinginya. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar Tenaga Kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti Tenaga Kerja Asing yang didampinginya. Huruf c Pendidikan dan Pelatihan Kerja oleh Pemberi Kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri maupun dengan Tenaga Kerja warga negara Indonesia untuk berlatih di luar negeri. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. :l SK No324848A Pasal 68...
:t -t7- Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 7O Ayat (1) Kewajiban membayar dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal T2 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Ayat (1) Pada prinsipnya Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam Perjanjian Kerja secara lisan. Ayat (2) Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Perjanjian Kerja waktu tertentu, antarkerja antardaerah, antarkerja antarnegara, dan Perjanjian Kerja laut. Pasal 75 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "kemampuan atau kecalapan" adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagr Tenaga Kerja Anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya. SK No324849A Huruf c . . .
Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal77 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tidak boleh bertentangan" adalah apabila di Perusahaan telah ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama maka isi Perjanjian Kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari Peraturan Perusahaan atau Pedanjian Kerja Bersama di Perusahaan yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "dokumen pribadi" adalah dokumen milik Pekerja/Buruh dalam bentuk asli, antara Lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Ayat (2) Dokumen pribadi yang dikecualikan adalah sertifrkat kompetensi yang diperoleh Pekerja/Buruh dari pelatihan yang dibiayai oleh Pemberi Kerja. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 8O Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. SK No324850A Hurufb. . .
tN
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan "keadaan atau kejadian tertentu" antara lain seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan "hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama" adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik dan menguntungkan Pekerja/Buruh yang bersangkutan. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Ayat (1) Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam Perjanjian Kerja. Apabila Perjanjian Kerja dilakukan secara lisan maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada Pekerja/ Buruh yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. SK No32485lA Dalam
Dalam hal tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerja atau dalam surat maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "masa kerja" adalah jangka waktu lamanya bekerja seorang Pekerja/Buruh yang dihitung sejak tanggal dimulainya Hubungan Kerja sampai dengan tanggal berakhirnya Hubungan Kerja. Masa percobaan kerja diperhitungkan sebagai bagian dari masa kerja. Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pekerjaan yang bersifat tetap" adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagran dari suatu proses produksi dalam 1 (satu) Perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek Perjanjian Kerja waktu tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 ... SK No324852A
tN -2t- Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "sebagian pelaksanaan pekerjaan" adalah selain usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh, usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan, dan usaha penyediaan angkutan bagl Pekerja/Buruh. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Perusahaan alih daya pengganti memberikan pelindungan hak-hak bagi Pekerja/Buruh minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh Perusahaan alih daya sebelumnya. Yang dimaksud dengan "objek pekerjaannya tetap sama" adalah pekCrjaan yang ada pada 1 (satu) Perusahaan pemberi pekedaan yang sama. Ayat (4) Cukup jelas. SK No324853A Ayat(S)...
Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal lO2 Cukup jelas. Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pelindungan" antara lain penyediaan aksesibilitas serta pemberian alat kerja dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "waktu kerja" adalah waktu yang ditetapkan bagi Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Pedanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hurufd. . . SK No324854A
klEllrf:f Tf XTIfdsIIf+fl I
Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Anak agar pengembangan bakat dan minat Anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Yang dimaksud dengan "dibuktikan sebaliknya" yaitu pembuktian hukum yang dapat dilakukan oleh Pemberi Kerja, pihak yang membawa anak ke tempat kerja dan/ atau pemilik tempat kerja. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Ayat (1) Anak yang bekerja di sektor informal dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi Anak yang bekerja di sektor informal. Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yang bekerja di sektor informal misalnya Anak penyemir sepatu atau Anak penjual koran. Ayat l2l Cukup jelas. Pasal 114... SK No3249ll A
5
Pasal 114 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "laktasi" meliputi menyusui, menyiapkan, memerah, dan/atau perah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d menyimpan air susu ibu Yang dimaksud dengan "sektor berisiko' adalah kondisi lingkungan kerja yang memiliki paparan zat kimia berbahaya, radiasi, agen biologis, atau beban fisik ekstrem yang dapat mengganggu kesuburan, siklus haid, proses kehamilan, atau kesehatan janin. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "sektor usaha atau pekerjaan tertentu" antara lain pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal Iaut, atau penebangan hutan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 116 Ayat (1) Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena Pekerja/Buruh harus cukup untuk istirahat dan memulihkan mempunyai waktu yang Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga Pekeda/Buruh harus bekerja melebihi waktu kerja. Hurufa. . . SK No324909A
=L.trI.IlIlrIIEtrtrtrtrIA
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "waktu kerja lembu/ adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) Hari dan 4O (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu atau 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam I (satu) Minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/ atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tunjangan tetap" adalah tambahan penghasilan di luar Upah pokok yang bersifat tetap baik besaran maupun waktu pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "cuti" adalah hak Pekerja/ Buruh untuk tidak bekerja dalam jangka waltu tertentu dengan tetap menerima Upah atau tanpa menerima Upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat(6)... SK No324857A
iN
Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 119 Yang dimaksud dengan "kesempatan" yaitu tempat untuk melaksanakan ibadah yang Pekerja/Buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan Perusahaan. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "surat keterangan dokteC adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter dan/atau dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. PaseJ L22 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum. Di samping itu untuk pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan pekerjaan itu dihentikan. Ayat(3)... SK No324858A
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasd L27 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "pelindungan moral dan kesusilaan" adalah hak setiap Pekerja/Buruh untuk mendapatkan jaminan dari Perusahaan atau tempat kerja agar terhindar dari tindakan asusila, pelecehan, atau hal yang merusak kehormatan diri sesuai nilai agama, harkat, dan martabat manusia. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Upaya K3 dima}sudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para Pekerja/Buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Ayat (s) Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. SK No324859A Pasal 132 . . .
tN
Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "penghidupan yang layak bag kemanusiaan" adalah termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "struktur dan skala Upah yang proporsional' adalah susunan tingkat Upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal Upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Besaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh harus keseimbangan yang adil antara beban kerja, tanggung jawab, dan kontribusi nyata Pekerja/ Buruh terhadap produktivitas Perusahaan. Huruf c Yang dimaksud dengan "Upah keda lembu/ adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja lembur. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan "alasan tertentu" antara lain alasan karena Pekerja/Buruh sedang berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, atau menjalankan hak waktu istirahatnya. Huruf f Cukup jelas. Hurufg. . . SK No3248604
Rl-{IrI-:IfftTlfililIt+{rl
Huruf g Yang dimaksud dengan "hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah" antara lain berupa denda, ganti rugi, pemotongan Upah untuk pihak ketiga, uang muka Upah, sewa rumah dan/ atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, utang atau cicilan utang Pekerja/ Buruh kepada Pengusaha, atau kelebihan pembayaran Upah. Huruf h Yang dimaksud dengan "Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya" antara lain Upah untuk pembayaran pesangon atau Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 135 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "imbalan dalam bentuk lain" termasuk natura dan/atau kenikmatan. Imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang seperti beras dan pakaian seragam. Imbalan dalam bentuk kenikrnatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan dari Perusahaan seperti rumah dan mobil dinas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. SK No324861A Pasal 137...
Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "indeks tertentu" adalah variabel yang mewakili kontribusi Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan tikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi Pekerja/Buruh. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (s) Cukup jelas. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan "kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional" antara lain krisis moneter, resesi ekonomi, atau tekanan ekonomi berskala luas yang berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "secara terbuka' adalah proses perumusan rekomendasi dilakukan melalui rapat yang risalahnya dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. SK No324862A Ayat(6)...
:_I=ir[r:TrlxNIlreIIt#Ia
Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 142 Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyusunan struktur dan skala Upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan Upah sehingga terdapat kepastian Upah tiap Pekerja/Buruh serta mengurangi kesenjangan antara Upah terendah dan tertinggi di Perusahaan yang Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 147 Cukup jelas. Pasal 148 Peninjauan Upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan Perusahaan. Pasal 149 Ayat (1) Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua Pekerja/Buruh, kecuali apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya. Ayat(2)... SK No 324863 A
tN
Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "Pekerja/Buruh sakit' adalah Pekeda/ Buruh yang sakit menurut keterangan dokter. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Hurufd Yang dimaksud dengan negar* adalah melaksanakan kewajiban negara yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan apabila: a. negara tidak melakukan pembayaran; atau b. negara membayar kurang dari Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, dalam hal ini maka Pengusaha wajib membayar Huruf e Yang dimaksud dengan "menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya' adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf f Cukup jelas. Hurufg Cukup jelas. Hurufh Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. kewajiban terhadap Pasal 150 Cukup jelas. Pasal 151 Ayat (1) Cukup jelas. SK No324864A Ayat(2)...
3lrrT.rliratrtrFim
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "didahulukan pembayarannya" yaitu pembayaran Upah Pekeda/Buruh didahulukan dari semua jenis kreditur termasuk kreditur separatis atau kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 152 Cukup jelas. Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154 Cukup jelas. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "jaminan kehilangan pekerjaan" adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 158 Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 16O Cukup jelas. Pasal 161 Cukup jelas. SK No 32865 A Pasal 162. . .
PRESIDEI{ REPUBLIK INDONESI,A
Pasal 162 Cukup jelas. Pasal 163 Ayat (l) Yang dimaksud dengan "fasilitas kesejahteraan" antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan Pekerja/Buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 164 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha produktif di Perusahaan' adalah kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar Upah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 165 Cukup jelas. Pasal 166 Cukup jelas. Pasal 167 Cukup jelas. Pasal 168 Ayat (1) Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh merupakan salah satu hak dasar Pekerja/Buruh. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. SK No314477A Pasal 169. . .
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 169 Cukup jelas. Pasal 170 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "organisasi Pengusaha" adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk Pengusaha yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan jawab untuk mem serta melindungi hak dan kepentingan Pengusaha. Ayat l2l Cukup jelas. Pasal 171 Ayat (1) Pada Perusahaan dengan jumlah Pekerja/Buruh kurang dari 1O (sepuluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada Perusahaan dengan jumlah Pekerja/Buruh 10 (sepuluh) orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 172 Cukup jelas. Pasal 173 Cukup jelas. Pasal 174 Cukup jelas. Pasal 175 Cukup jelas. Pasal 176 Cukup jelas. Pasal 177 Cukup jelas. Pasal 178 Cukup jelas. Pasal 179 . . . SK No324867A
REPUBLIK INDONES1A
Pasal 179 Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "syarat kerja" adalah hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hurufd Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata bertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 180 Cukup jelas. Pasal 181 Cukup jelas. Pasal 182 Cukup jelas. Pasal 183 Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan Peraturan Perusahaan kepada setiap Pekerja/Buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para Pekerja/Buruh, atau memberikan penjelasan langsung kepada Pekerja/Buruh. SK No324868A Pasal 184...
Pasal 184 Cukup jelas. Pasal 185 Cukup jelas. Pasal 186 Cukup jelas. Pasal 187 Cukup jelas. Pasal 188 Cukup jelas. Pasal 189 Cukup jelas. Pasal l9O Cukup jelas. Pasal 191 Cukup jelas. Pasal 192 Cukup jelas. Pasal 193 Cukup jelas. Pasal 194 Cukup jelas. Pasal 195 Ayat (1) Cukup jelas. Ayatl2l Yang dimaksud dengan "tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah kualitas dan kuantitas isi Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundangan-undangan. Ayat (3) Cukup jelas. SK No324869A Pasal 196...
Pasal 196 Cukup jelas. Pasal 197 Cukup jelas. Pasal 198 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (21 Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "Biaya yang timbul dalam proses pembuatan Perjanjian Ke{a Bersam a" alrtare. lain biaya untuk mencetak dan memb"glkan naskah Perjanjian Kerja Bersama kepada setiap Pekerja/ Buruh. Pasal 199 Cukup jelas. Pasal 2O0 Cukup jelas. Pasal 201 Cukup jelas. Pasal2O2 Cukup jelas. Pasal 203 Cukup jelas. Pasal 204 Cukup jelas. Pasal 205 Cukup jelas. Pasal 206 Cukup jelas. Pasa72O7 Cukup jelas. SK No324870A Pasal 208...
t-r=i{TI:IIIISITIIilCIIIi.JA
Pasal 208 Cukup jelas. Pasal 209 Cukup jelas. Pasal 21O Cukup jelas. Pasal 21 I Yang dimaksud dengan "gagalnya perundingan" adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Yang dimaksud dengan "tertib dan damai" adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/ atau mengancErm keselamatan jiwa dan harta benda milik Perusahaan atau Pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. Pasd2l2 Cukup jelas. Pasal 213 Yang dimaksud dengan "Perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/ atau Perusahaan yang apabila kegiatannya terganggu dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia" adalah rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut. Yang dimalsud dengan "diatur sedemikian rupa" adalah pelaksanaan Mogok Kerja yang dilakukan oleh para Pekerja/Buruh yang tidak sedang menjalankan tugas. Pasal2L4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(21 Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "tempat Mogok Kerja" adalah tempat- tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang tidak menghalangi Pekerja/Buruh lain untuk bekerja. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat(3)... SK No 324871A
!=t:EITLilMTILtrtItrtrI
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup je1as. Pasal 215 Cukup jelas. Pasal 216 Cukup jelas. PaseJ 217 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "menghalang-halangi' antara lain dengan cara menjatuhkan hukuman, mengintimidasi dalam bentuk apa pun, atau melakukan mutasi yang merugikan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 218 Cukup jelas. Pasal 219 Cukup jelas. Pasal22O Yang dimaksud dengan "hak normatif yang dilanggar oleh Pengusaha" adalah Pengusaha secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan. Pembayaran Upah Pekerja/Buruh yang mogok tidak ketentuan pengenaan sanksi terhadap Pengusaha yang melakukan pelanggaran ketentuan normatif. Pasal 221 Cukup jelas. Pasal222 Cukup jelas. SK No324872A Pasa1223. . .
x
Pasd223 Cukup jelas. Pasal224 Cukup jelas. Pasal 225 Cukup jelas. Pasa7226 Cukup jelas. Pasal227 Cukup jelas. Pasd228 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "segala upaya" adaLah kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat terjadinya pemutusan Hubungan Keda antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan pembinaan kepada Pekerja/ Buruh. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 229 Cukup jelas. Pasal 23O Cukup jelas. Pasal 231 Cukup jelas. Pasal 232 Cukup jelas. :l SK No324873A Pasal 233...
Pasal 233 Cukup jelas. Pasal 234 Ayat (l) Yang dimaksud dengan "uang pesangon" adalah hak Pekerja/Buruh berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pengusaha akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Upah sebulan' adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 235 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "skors" adalah tindakan sementara yang dilakukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh untuk tidak bekerja selama proses dugaan pelanggaran atau penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan tetap Upah serta hak lainnya sampai dengan selesainya proses pemeriksaan atau penyelesaian perselisihan tersebut. Yang dimaksud dengan "hak lainnya" yaitu hak-hak lain yang diatur dalam Pedanjian Keda, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Contoh: hak cuti yang belum diambil dan belum gugur. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 236 Cukup jelas. Pasal237 Cukup jelas. Pasal 238 Cukup jelas. Pasal 239 Cukup jelas. Pasal 24O... SK No324874A
T{Irf:JfIXTIf'I-Jrf+il
Pasal 240 Cukup jelas. Pasal 241 Cukup jelas. Pasal242 Cukup jelas. Pasal 243 Cukup jelas. Pasal244 Cukup jelas. Pasal 245 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "keluarga Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya" adalah istri/ suami, Anak, atau orang yang sah menjadi tanggungan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasd246 Cukup jelas. Pasal 247 Cukup jelas. Pasal 248 Cukup jelas. Pasal 249... SK No324875A
Pasal 249 Cukup jelas. Pasal 250 Cukup jelas. Pasal 251 Cukup jelas. Pasal 252 Cukup jelas. Pasal 253 Cukup jelas. Pasal 254 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan semua kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 255 Cukup jelas. Pasal 256 Cukup jelas. Pasal 257 Ayat (1) Yang dimaksud dengan " addah pegawai pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 258 Cukup jelas. SK No324876A Pasal 259...
:l
Pasal 259 Cukup jelas. Pasal 260 Cukup jelas. Pasal 261 Cukup jelas. Pasal262 Cukup jelas. Pasal 263 Cukup jelas. Pasal264 Cukup jelas. Pasal 265 Cukup jelas. Pasal 266 Cukup jelas. Pasd267 Cukup jelas. Pasal 268 Cukup jelas. Pasal 269 Cukup jelas. Pasal27O Cukup jelas. Pasal 271 Cukup jelas. PasaJ272 Cukup jelas. Pasd273 Cukup jelas. SK No 32877A Pasa7274 . . .
FLI :ITIjfIITIfNIIICNI=FIA
Pasal274 Cukup jelas. Pasal 275 Cukup jelas. PasaJ276 Cukup jelas. Pasd277 Cukup jelas. Pasal 278 Cukup jelas. Pasal279 Cukup jelas. Pasal 280 Cukup jelas. Pasal 281 Cukup jelas. Pasal282 Cukup jelas. Pasal 283 Cukup jelas. Pasal 284 Cukup jelas. Pasal 285 Cukup jelas. Pasal 286 Cukup jelas. Pasa7287 Cukup jelas. Pasal 288 Cukup jelas. SK No 32878 A Pasal 289...
Pasal 289 Cukup jelas. Pasal 290 Cukup jelas. Pasal 291 Cukup jelas. Pasal292 Cukup jelas. Pasal 293 Cukup jelas. Pasal 294 Cukup jelas. Pasal 295 Cukup jelas. Pasal 296 Cukup jelas. Pasal297 Cukup jelas. Pasal 298 Cukup jelas. Pasal 299 Cukup jelas. Pasal 300 Cukup jelas. Pasal 301 Cukup jelas. Pasal 302 Cukup jelas. Pasal 303 Cukup jelas. SK No324879A Pasal 304...
tITIrrJrtTIrd.IIEJA
Pasal 304 Cukup jelas. Pasal 305 Cukup jelas. Pasal 306 Cukup jelas. Pasal 307 Cukup jelas. Pasal 308 Cukup jelas. Pasal 309 Cukup jelas. Pasal 310 Cukup jelas. Pasal 311 Cukup jelas. Pasal 312 Cukup jelas. Pasal 313 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7222 SK No324910A
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESI.A, a. bafwl negara menjamin hak setiap war€a negara atas pekerjaln dan penghidupan yang - laya-k guna tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam ralgka melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 0ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19aS; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tu.iuan pcmbangunan nasional diperlukan perUaitan pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan memberikan kepastian dan petindungan kepi.da masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga i<erja yang berkeahlien, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global;- c. bahwa pelindungan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta peilakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; d. bahwa pcngaturan ketenagakerjaan diatur dalam 2 (dua| Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2A tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 trlntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga terbuka kemungkinan adanya materi atau substansi di antara kedua Undang-Undang tersebut tidak sinkron atau tidak harmonis; e. bahwa . . . SK No292834A
PRESIDEN REPUBLIK INDOI{ESIA
e. bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXII 2023 memberikan pertimbangan agar pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Ketena gakerjaan; Pasal 20, Pasal 21, Pasal27 ayatl2l, Pasal 28, Pasal 28D ayat (2l,, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (21, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
