Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17, subkomisi penyelidikan dan klarifikasi mempunyai wewenang:

• menerima pengaduan, mengumpulkan informasi dan bukti- bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat dari korban atau pihak lain;

• melakukan . . .

PRESIDEN

• melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
• mendapatkan dokumen resmi milik instansi sipil atau militer serta badan swasta, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
• memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
• mengklarifikasi seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
• menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan
• membentuk unit penyelidikan dan klarifikasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.