Pasal 18

(1) Penetapan warga negara sebagai mobilisan tidak menyebabkan

putusnya hubungan kerja atau putusnya pendidikan.

(2) Penetapan barang atau benda milik swasta atau perseorangan yang

terkena mobilisasi tidak menyebabkan putusnya hubungan

kepemilikan dengan pemiliknya sendiri.

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang hubungan kerja, pendidikan dan

kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur denga Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN