Pasal 32

(1) Dalam hal seorang prajurit telah melakukan suatu tindak pidana

yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan

Militer untuk memeriksa dan mengadilinya atau perkara itu telah

diadilinya, maka terhadap pelaku tindak pidana tidak boleh dijatuhi

hukuman disiplin bersamaan dengan pidana yang akan atau sudah

dijatuhkan.

(2) Apabila hak penuntutan terhadap suatu pelanggaran yang hanya

diancam pidana denda gugur karena pembayaran maksimum denda

secara sukarela, maka terhadap pelaku tersebut tidak boleh dijatuhi

hukuman didiplin.

(3) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Ankum tidak menghapuskan

tuntutan pidana atau gugatan perkara-perkara lainnya.

(4) Hak menjatuhkan hukuman disiplin gugur karena kadaluwarsa

setelah 6 (enam) bulan terhitung :

• sejak hari Ankum menerima laporan pelanggaran disiplin atau

menerima berkas Berita Acara Pemeriksaan;

• sejak hari Ankum menerima Surat Keputusan Penyelesaian

menurut Hukum Disiplin Prajurit dari Papera;

• sejak hari Ankum menerima penyerahan berkas perkara dari

Hukim pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.