Pasal 47

(1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari

masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.

(2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi penyelenggara.