Pasal 13

(1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam

bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:

• perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan;

• penyelenggara . . .

• penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat;

• tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara;

• informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan

• penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) tidak menambah beban bagi masyarakat.

(4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban bagi Penyelenggara