Pasal 4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman

modal untuk:

• mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
• mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:

• memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

• menjamin

• menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.