Pasal 39

(1) Setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan yang

disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

(2) Kewajiban memiliki peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki

kesepakatan kerja bersama.

(3) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang

ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diberikan

dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak naskah

peraturan perusahaan diterima.

(4) Apabila waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum

disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan

perusahaan tersebut dapat diberlakukan.