Pasal 37

(1) Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang

pekerja atau lebih membentuk lembaga kerjasama bipartit.

(2) Lembaga kerjasama bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas dan berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan

musyawarah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan

ketenagakerjaan pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan

pekerja.

(3) Susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengusaha dan pekerja yang

ditunjuk oleh pekerja untuk mewakili kepentingan pekerja atau

serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan...

PRESIDEN

(4) Ketentuan mengenai lembaga kerjasama bipartit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut

oleh Menteri.

Bagian Kelima

Lembaga Kerjasama Tripartit