Pasal 169

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga

kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi

pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan

tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

• melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

• meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan

hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan;

• melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti

dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

• melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

• meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

• menghentikan...

PRESIDEN

• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti

yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang

ketenagakerjaan.

(3) Kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan menurut

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

Bagian Pertama

Sanksi Administratif