Pasal 137

(1) Penyelenggaraan pemagangan ke luar wilayah Indonesia wajib

memperhatikan:

• harkat dan martabat bangsa Indonesia;

• penguasaan keterampilan dan keahlian yang lebih tinggi;

• perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan.

(2) Pemerintah dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan ke luar

wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak

sesuai dengan ketentuan tersebut pada ayat (1).