Pasal 109

(1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi

kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah menetapkan perlindungan pengupahan

bagi pekerja.

(3) Perwujudan penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah menetapkan upah minimum atas

dasar kebutuhan hidup layak.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara

pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah atau bertentangan

dengan ketentuan pengupahan yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih

rendah atau bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum.

(6) Perlindungan pengupahan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), meliputi:

• upah minimum;

• upah kerja lembur;

• upah...

PRESIDEN

• upah tidak masuk kerja karena sakit;

• upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya;

• upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.