Pasal 39

(1) Pengusaha tidak boleh memulai perusahaan atau pekerjaannya, ataupun meneruskannya,

jika ia tidak mempunyai izin atau izin sementara yang tiap tahun diberikan oleh atau atas nama pembesar yang mengurus penetapan pajak.

(2). Pembesar yang mengurus penetapan pajak memutuskan tentang pemberian izin tersebut

dalam ayat 1.

(3) Izin tidak diberi atau hanya diberi izin sementara kepada pengusaha, yang tidak melunasi

ketetapan pajak peredarannya, jika ketetapan pajak itu dapat ditagih pada saat pemutusan pemberian izin itu.

(4). Pemasukan surat keberatan terhadap ketetapan pajak tidak memberikan hak atas

pemberian izin sementara.

(5). Sesudah pajak tersebut dalam ayat tiga dilunasi, maka atas permintaan yang

berkepentingan izin masih dapat diberi.

(6) Jika semula izin sementara tidak diberi, maka izin sementara itu setiap waktu oleh

pembesar yang mengurus penetapan pajak atas permintaan yang berkepentingan masih dapat diberi, jika untuk itu menurut pendapatnya ada alasan.