Pasal 6

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

• koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

• pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

• pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

• penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

• koordinasi . . .

• koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 7 diubah, sehingga

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: