Pasal 9

(1) Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) wajib dikibarkan setiap hari di:

• istana Presiden dan Wakil Presiden;

• gedung atau kantor lembaga negara;

• gedung atau kantor lembaga pemerintah;

• gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian;

• gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;

• gedung . . .

• gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
• gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
• gedung atau halaman satuan pendidikan;
• gedung atau kantor swasta;
• rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
• rumah jabatan pimpinan lembaga negara;
• rumah jabatan menteri;
• rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;
• rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;
• gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;
• pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
• taman makam pahlawan nasional.

(2) Penggunaan Bendera Negara di lingkungan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diatur tersendiri oleh pimpinan institusi dengan berpedoman pada Undang-Undang ini;

(3) Penggunaan Bendera Negara di kantor perwakilan negara

Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang ini.

(4) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g digunakan di luar gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan penggunaan bendera asing yang berlaku di negara yang bersangkutan.