Pasal 79

(1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan Komisioner

atau mantan anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan/atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS, diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, maka sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi dimaksud.

(2) Biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh LPS.