Pasal 83

(1) Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan

menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.

(3) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau

Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat

lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.