Pasal 45

(1) Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan

keyakinan hakim.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus

didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

(3) Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam

persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah

untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh

ketua sidang.

(5) Dalam ...

PRESIDEN

(5) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.

(6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah

ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

(7) Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-

sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara

terbanyak.

(8) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara

terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.

(9) Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau

ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.

(10) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda

dimuat dalam putusan.