Pasal 21

(1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah

atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah …

PRESIDEN

Sumpah hakim konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban

hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang

teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-

lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji hakim konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi

kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan

dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan di hadapan Presiden.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan

Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban

Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-

undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji ...

PRESIDEN

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi

kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-

baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa

dan bangsa”

Bagian Kedua

Masa Jabatan