Pasal 46

(1) Lembaga penyiaran wajib menyusun pola acara.

(2) Lembaga penyiaran wajib membuat penggolongan acara siaran

yang memuat jenis, tujuan, dan maksud acara siaran tersebut.

(3) Waktu penyiaran mata acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

disesuaikan dengan masyarakat sasaran, kecuali untuk acara-acara

tertentu yang terpilih.

(4) Pola acara yang dibuat oleh Lembaga Penyiaran Swasta harus

mendapat rekomendasi dari BP3N.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola acara, penggolongan acara

dan waktu penyiaran mata acara, diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Belas

Wilayah Jangkauan Siaran