Pasal 14

(1) Pembinaan perkeretaapian nasional dilaksanakan oleh

Pemerintah yang meliputi:

• penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
• penetapan, pedoman, standar, serta prosedur penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian;
• penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian;
• pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
• pengawasan terhadap perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian.

(2) Pembinaan perkeretaapian provinsi dilaksanakan oleh

pemerintah provinsi yang meliputi:

• penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian provinsi, dan kabupaten/kota;
• pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
• pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian provinsi.

(3) Pembinaan perkeretaapian kabupaten/kota dilaksanakan

oleh pemerintah kabupaten/kota yang meliputi:

• penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian kabupaten/kota;
• pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
• pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian kabupaten/kota.

Pasal 15 . . .