Pasal 128

(1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang menghubungkan:

• antarkota antarnegara;
• antarkota antarprovinsi;
• antarkota dalam provinsi; dan
• antarkota dalam kabupaten.

(2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat:

• melampaui 1 (satu) provinsi;
• melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
• berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(3) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota antarnegara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan antarkota antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b serta jaringan pelayanan perkotaan yang

melampaui 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Jaringan . . .

(4) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang melampaui 1(satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

(5) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam

kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.