Pasal 10

(1) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota;
• rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
• rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran kabupaten/kota.

(2) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi kabupaten/kota.

(3) Rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memuat:

• arah . . .

• arah kebijakan dan peranan perkeretaapian kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;
• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran kabupaten/kota;
• rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian kabupaten/kota;
• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian kabupaten/kota; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia.