Pasal 9

(1) Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

• rencana . . .

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi;
• rencana induk perkeretaapian nasional; dan
• rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran provinsi.

(2) Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi provinsi.

(3) Rencana induk perkeretaapian provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memuat:

• arah kebijakan dan peranan perkeretaapian provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;
• prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi;
• rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi;
• rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi; dan
• rencana kebutuhan sumber daya manusia.