Pasal 9

(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang

pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap

memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat.

(2) Pengelolaan...

(2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh

PRESIDEN

nstansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab

masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan

memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan

kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu

dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati,

perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan

perubahan iklim.

(4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional

pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dikoordinasi oleh Menteri.