Pasal 29

(1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup apabila

yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan

untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan

perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak

melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk

melaksanakan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang bersangkutan.

(4) Jumlah...

(4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

oleh Menteri.

(5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana

PRESIDEN

dimaksud pada ayat (1).

Bagian Pertama

Umum