Pasal 25

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan

pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta

menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,

melakukan tindakan penyeleamatan, penanggulangan, dan/atau

pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

(2) Wewenang...

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan

kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan

Peraturan Daerah Tingkat I.

PRESIDEN

(3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan

kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan

pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang

berwenang.

(5) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengna

pembayaran sejumlah uang tertentu.