Pasal 95

(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan

gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan:

• peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional;
• peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;
• peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau
• peraturan daerah kota untuk jalan kota.

(2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas