Pasal 94

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:

• identifikasi masalah Lalu Lintas;
• inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
• inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
• inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
• inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
• inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
• inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
• penetapan tingkat pelayanan; dan
• penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

93 ayat (3) huruf b meliputi:

• penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
• pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (3) huruf c meliputi:

• perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
• pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
• optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

(4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:

• arahan;

• bimbingan;

• penyuluhan;

• pelatihan . . .

• pelatihan; dan
• bantuan teknis.

(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:

• penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
• tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
• tindakan penegakan hukum.