Pasal 129

(1) Keanggotaan Bawaslu harus sudah terisi paling lambat 5 (lima) bulan setelah pengisian keanggotaan KPU berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota sedang berlangsung pada saat Undang-Undang ini diundangkan, panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap melaksanakan tugasnya.
(3) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah yang akan berlangsung sebelum terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berpedoman kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.