Pasal 104

(1) Keputusan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penetapan dan pemberian rekomendasi masing- masing kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penonaktifan sementara dan/atau pengenaan sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat pleno.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suara terbanyak.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban dan Pelaporan