Pasal 6

(1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas

Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

• pembuatan kebijakan nasional;

• pengaturan di bidang Panas Bumi;

• pemberian Izin Panas Bumi;

• pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;

• pembinaan dan pengawasan;

• pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi Panas Bumi;

• inventarisasi …

• inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi;
• pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi; dan
• pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan dan kemampuan perekayasaan.

(2) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan

Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.