Pasal 73

(1) Pemerintah dapat mengadakan kerja sama

internasional di bidang Keantariksaan dengan pemerintah negara lain, lembaga, atau organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

• penguasaan teknologi;
• pemanfaatan teknologi;
• alih pengetahuan;
• alih teknologi; dan/atau
• peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 74 . . .