Pasal 32

(1) Lembaga dalam melaksanakan penjalaran teknologi

Keantariksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2) huruf d bertugas:

• membina integrasi dan distribusi tanggung jawab kemampuan nasional dalam kegiatan Keantariksaan, baik swasta, akademisi, lembaga penelitian dan pengembangan, maupun lembaga keuangan; dan
• mendorong dan memberi rekomendasi kepada industri yang mendukung program kegiatan Keantariksaan.

(2) Dalam melaksanakan penjalaran teknologi

Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat bertindak sebagai pembeli terikat dari industri kegiatan Keantariksaan nasional berdasarkan rekomendasi Lembaga.