Pasal 27

(1) Pemerintah menjamin keamanan teknologi-sensitif

Keantariksaan yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penjaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditujukan untuk:

• perdamaian;
• kepentingan nasional; dan
• pemenuhan kewajiban internasional.

(3) Tata cara dan mekanisme penjaminan keamanan

teknologi-sensitif Keantariksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Roket