Pasal 58

(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana

perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-

langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

(3) Pemerintah ...

(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang

beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

• mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
• melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
• memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
• memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
• melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

(5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat

setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-

langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan

organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kesatu Kerja Sama Internasional