Pasal 25

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :

• membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
• mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
• mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
• membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
• melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.